Papan Iklan Rokok Masih Bertebaran di Lampung Utara

  • Bagikan

Feaby/teraslampung.com

Papan reklame rokok berukuran besar di salah satu jalan utama di Kotabumi, Lampung Utara. (Teraslampung.com/Feaby).



KOTABUMI–Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) untuk menertibkan reklame produk tembakau yang tidak sesuai Peraturan Pemerintah hanya sebatas wacana. Buktinya, telah dua bulan lamanya sejak janji itu diucapkan, hingga kini masih belum ada tindakan nyata. Papan reklame iklan rokok masih banyak terpampang di pinggir jalan protokol Kotabumi, Lampung Utara.

Bahkan, sejumlah papan iklan rokok  tembakau kian menjamur. Padahal, pemasangan reklame produk tembakau telah ‘diharamkan’ hukumnya terpasang di sepanjang pinggir jalan utama sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Belum adanya tindakan nyata terkait janji dimaksud tak pelak membuat sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat ragu akan keseriusan Pemkab dalam menegakkan aturan tersebut.

“Sebenarnya Pemkab itu serius atau tidak untuk menegakkan aturan? Sudah dua bulan lamanya loh mereka janji mau menertibkan reklame produk tembakau,” ujar Sekretaris LSM Lampura, Samsuri, di kediamannya, Minggu (7/12).

Samsuri mengatakan, tidak ada alasan bagi Pemkab untuk tidak menertibkan reklame – reklame produk tembakau maupun reklame yang pemasangannya melebihi bahu jalan. Sebab, pemerintah pusat telah melarang pemasangan reklame – reklame produk tembakau di jalan – jalan utama.

“Enggak ada alasan mereka tidak menertibkan reklame itu. Karena PP sudah melarangnya,” kata Samsuri.

Kritikan serupa juga datang dari Ketua LSM Putra Daerah, Kodari. Menurut Kodari, sudah selayaknya Pemkab merealisasikan janji penertiban tersebut sebagaimana yang diwajibkan dalam aturan. Terlebih, janji itu telah dipublikasikan melalui media massa yang tentunya telah diketahui oleh khalayak ramai.

“Janji itu ibarat hutang. Jadi, harus ditepati,” kata Kodari.

Sebelumnya, Pemkab Lampura berjanji bakal menertibkan sejumlah reklame produk tembakau yang disinyalir melanggar PP. “Kita akan benahi lagi sesuai dengan amanat PP (Peraturan Pemerintah)
tersebut,” kata Sekretaris Kabupaten, Samsir, di kantor Pemkab, September 2014 lalu.

Langkah pembenahan ini berupa pengaturan kembali posisi pemasangan reklame produk tembakau yang pemasangannya sudah tidak diperbolehkan terpasang di sepanjang jalan utama atau protokol termasuk reklame produk tembakau yang pemasangannya tidak sejajar dengan bahu jalan dan
memotong jalan atau melintang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012.

“Reklame itu kan sedikit banyak berkaitan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah), makanya nanti kita akan atur dimana posisi yang pas dan sesuai dengan aturan itu,”katanya.

  • Bagikan