Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Para Kades di Lampura Minta Pemkab Transparan Soal Penyebab Macetnya Dana Desa

Para Kades di Lampura Minta Pemkab Transparan Soal Penyebab Macetnya Dana Desa

510
BERBAGI
Suasana pertemuan para kepala desa dengan pejabat Pemkab Lampung Utara terkait kapan akan dapat dibayarkannya ADD ‎tahun 2017 dan 2018
Suasana pertemuan para kepala desa dengan pejabat Pemkab Lampung Utara terkait kapan akan dapat dibayarkannya ADD ‎tahun 2017 dan 2018

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi– Para kepala desa di Lampung Utara (Lampura) meminta Pemkab Lampura mau buka – bukaan seputar penyebab terjadinya tunggakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dan 2018. Sebab, hingga kini tak diketahui pasti penyebab utama tersendatnya ADD tahun 2017 dan 2018.

“Kalau memang (ADD) itu habis, habis ke mana. Kalau disimpan, disimpan siapa?. Tolong jelaskan kepada kami semua,” papar Kepala Desa Buring Kencana, Blambangan Pagar, Rabu (9/5/2018).

ADD itu, menurut Edwar, sangat diperlukan oleh pemerintahan desa untuk menunjang kinerja para aparatur desa dalam melayani warga. Namun, bukannya menerima ADD tepat waktu, ADD yang mereka harapkan malah tertunggak hingga 11 bulan (7 bulan di tahun 2017 dan 4 bulan di tahun 2018.

“Banyak dari kami ini yang tidak mempunyai usaha sampingan dan hanya mengandalkan gaji sebagai aparatur desa. Masa enggak kasihan dengan kami, pak,” sindirnya.

‎Menariknya, kata dia, Pemkab Lampura seolah tidak peduli dengan nasib para aparatur desa akibat menunggaknya ADD. Ini dibuktikan dengan telah dibayarkannya beban kerja (BK) dari para Aparatur Sipil Negara dan hak para kontraktor.

“‎BK dan hak kontraktor sudah dibayar tapi kami enggak. Kami ini dianggap apa!!” tandas dia.

‎Di tempat sama, ‎Andi Sabak, Kepala Desa Margorejo, Kotabumi Utara meminta kepada para anggota wakil mereka yang duduk di gedung DPRD untuk membantu mereka supaya persoalan ini segera terselesaikan. Kalau memang kalangan DPRD tak mau membantu, ia menegaskan pihaknya tak akan mau memilih mereka kembali.

“Wahai, wakil kami di DPRD, tolong dengar jeritan kami. Tolong bantu kami. Kalau tidak mau mendengarkan jeritan kami, mohon maaf, kami tidak akan membantu kalian,” tegasnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Marpian, Kepala Desa Bumiraya, Abung Selatan. Menurutnya, silang sengkarut persoalan ADD tahun 2017 akan berbeda ceritanya manakala Pemkab Lampura segera mengucurkan ADD tahun 2018.

‎‎Namun, alih – alih dapat sedikit bernapas dengan ADD tahun 2018, ternyata ADD 208 yang diharapkan untuk mengobati kecewa mereka juga hingga kini belum terbayarkan. Untuk ADD tahun 2018, tunggakannya ada lima bulan lamanya (Januari – Mei).

“Kalau saja 2018 itu dikeluarkan, kami bisa sedikit bernapas. Tapi kenyataannya kan enggak. 2017 itu nol, dan begitupun dengan 2018,” ‎keluhnya.

Loading...