Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Para Pegawai Dinas PUPR Lampura akan Usir Syahbudin Jika Masuk Kerja sebagai...

Para Pegawai Dinas PUPR Lampura akan Usir Syahbudin Jika Masuk Kerja sebagai Kadis

1237
BERBAGI
Puluhan pegawai Dinas PUPR Lampung Utara membentangkan spanduk penolakan Syahbudin untuk kembali memimpin instansi mereka
Puluhan pegawai Dinas PUPR Lampung Utara membentangkan spanduk penolakan Syahbudin untuk kembali memimpin instansi mereka.

FeabyTeraslampung.com

Kotabumi–‎Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara (PUPR Lampura) mengancam akan mengusir paksa Syahbudin jika kembali masuk kerja sebagai Kepala Dinas PUPR.

Ancaman ini disampaikan saat sekitar dua puluhan pegawai Dinas PUPR menggelar aksi penolakan kehadiran kembali Syahbudin sebagai Kepala Dinas PUPR pada pagi ini sekitar pukul ‎09.00 WIB.

“Kalau masih maksa masuk kerja di sini, kami akan usir paksa. Saya yang akan menyeretnya ke luar,” ancam Alian Arsin, perwakilan pegawai Dinas PUPR Lampura, Rabu (4/4/2018).

BACA: Dirolling Plt Bupati, Puluhan Pejabat Lampura Ngluruk ke Kantor Pemkab

Alian menegaskan, Syahbudin dinilainya sangat tidak layak untuk memimpin kembali Dinas PUPR. Alasannya, selain tidak disiplin, yang bersangkutan juga kurang piawai dalam mengelola paket – paket pekerjaan pembangunan, khususnya di tahun 2017 silam.

‎Imbas dari ketidakdisplinan dan kurang piawainya Syahbudin, para pegawai merasa tidak terayomi dan hak para kontraktor pada tahun lalu hingga kini belum terbayarkan seluruhnya. Penderitaan mereka semakin disempurnakan dengan tidak dibayarkannya honorarium kegiatan, operasional, dan minimnya ketersediaan kendaraan operasional.

“Inilah alasan mendasar yang membuat kami sepakat untuk mengambil sikap menolak Syahbudin untuk kembali memimpin dinas ini. Gara – gara dia, Lampura ini hancur seperti ini,” tandasnya.

BACA: Syahbudin Klaim Masih Sah Jabat Kadis PUPR Lampung Utara

‎Dalam kesempatan ini, Alian membeberkan bahwa belum dibayarkannya hak para kontraktor hingga sekarang semata – mata disebabkan oleh ‘kenekatan’ Syahbudin yang mengalokasikan besaran anggaran proyek pembangunan tahun 2017 melampaui kemampuan anggaran yang telah disetujui oleh pihak DPRD Lampura.

“Kemampuan anggaran untuk proyek pada tahun 2017 itu hanya sebesar Rp61 Miliar tapi beliau malah mengalokasikannya sebesar Rp118 Miliar. Kebijakan ini dilakukan beliau tanpa ‎ada persetujuan DPRD,” papar dia.‎

Sebelumnya, meskipun posisinya telah resmi diserahterimakan, (Mantan) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara (PUPR Lampura), Syahbudin‎ masih tetap bersikukuh sebagai Kepala Dinas PUPR yang sah.

‎”Saya menghargai kebijakan yang sudah dilakukan oleh pak Pelaksana Tugas Bupati Lampura, Sri Widodo. Tapi, saya anggap saya masih sah sebagaiKepala Dinas PUPR,” tegas Syahbudin belum lama ini.

‎Alasannya, pencopotan jabatannya ini dinilai tidak sesuai dengan aturan yang ada karena belum mendapat persetujuan dari pihak Kementerian Dalam Negeri. Apalagi, selama ini juga ia belum pernah mendapat teguran ataupun sanksi menyangkut tindak tanduknya selama memimpin Dinas PUPR.

BACA JUGA:Rolling yang Dilakukan Plt Bupati Lampura Dinilai Cacat Hukum

“Karena tidak sesuai aturan inilah yang membuat saya memilih untuk tidak hadir dalam prosesi serah terima jabatan tadi. Lain halnya kalau pencopotan saya sudah sesuai dengan aturan, saya pasti siap!” jelasnya.