Beranda Hukum Para Pemeras TKI Bisa Raup Rp325 Miliar tiap Tahun

Para Pemeras TKI Bisa Raup Rp325 Miliar tiap Tahun

198
BERBAGI
Para TKI di bandara Soekarno-Hatta (dok setkab).
JAKARTA, Teraslampung.com – Wakil
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatatakan,  dalam
satu tahun para oknum pemeras Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menikmati uang haram hasil pemerasan mencapai Rp325 miliar. Hal itu berdasarkan jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mencapai 360 ribu
per tahun. 
“Rata-rata TKI diperas
oleh oknum tak bertanggung jawab dan preman sebesar Rp2,5 juta. Bila hanya 50
persen TKI saja diperas, maka jumlah hasil pemerasan itu ternyata sangat
fantastis. Yaitu kira-kira sebesar 130.000xRp2,5 juta sama dengan Rp325 miliar
per tahun,” jelas Bambang kepada wartawan melalui pesan singkat, Jakarta,
Sabtu (26/7).

Menurut Bambang, pemerasan tersebut meliputi biaya
mengeluarkan TKI dari bandara, pemaksaan menukar uang dengan selisih kurs yang
sangat besar, mark up biaya transportasi, dan biaya pengeluaran barang.

Sebelumnya diberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan tim gabungan berhasil mengamankan 18 orang yang diduga sebagai oknum pemerasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kerap melakukan manuvernya di Bandar Udara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

Kedelapan belas oknum tersebut diamankan setelah KPK bersama Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembangunan (UKP4), Kepolisian dan Brimob melakukan sidak (inspeksi mendadak) yang pada Jumat (25/7) malam hingga Sabtu (26/7) dini hari. (Baca: KPK dan Polri Tangkap 18 Pelaku Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta).
Terkait penangkapan 18 oknum tersebut, nantinya akan 
dilakukan pengamanan fisik dan perbaikan sistem melalui kerja sama dengan
instansi yang terkait. KPK akan berfungsi sebagai trigger mechanism yang mengawal pembenahan sistem pelayanan
publik di Bandara, khususnya terkait dengan peningkatan layanan publik pada
segala aspek yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, kepastian,
kenyamanan, dan keamanan pada TKI.

Bambang menegaskan pihaknya sudah memantau berbagai permasalahan TKI.
Salah satunya  sistem penempatan TKI, yang menjadi pantauan KPK sejak
tahun 2006 dalam rangka memperbaiki sistem penempatan TKI pada 2008-2011.

Terungkap bahwa  pelayanan kepulangan TKI hanyalah salah satu tahapan
dalam proses penempatan TKI. Sebaliknya, KPK menemukan, di Terminal III Soetta
(Terminal khusus TKI hingga tahun 2007) terdapat kelemahan yang berpotensi
terjadinya tindak pidana korupsi. Seperti
rendahnya kurs valas dari market rate di jasa penukaran uang (money changer) yang merugikan TKI,
mahalnya tarif angkutan darat yang disediakan Kemenakertrans, tidak jelasnya
waktu tunggu sejak membeli tiket sampai dengan keberangkatan, hingga banyaknya
praktik pemerasan, penipuan dan berbagai perlakuan buruk lainnya.

Bahkan,
dua minggu sebelum Sidak dilakukan, kembali ditemukan sejumlah persoalan,
yakni; indikasi keterlibatan aparat bersama-sama dengan oknum BNP2TKI, porter, cleaning service, dan petugas bandara dalam mengarahkan TKI kepada
calo/preman untuk proses kepulangan.

Kemudian,
paksaan untuk menggunakan jasa money changer dengan
nilai yang lebih rendah. Serta pemerasan oleh calo dan preman kepada TKI dan
penjemputnya dengan estimasi nilai, yaitu penukaran kurs asing ke dalam rupiah
yang berpotensi merugikan hingga Rp1 juta per TKI.

Biaya
pelepasan kepada keluarga apabila TKI ingin melakukan kepulangan mandiri
(dijemput oleh keluarga) hingga Rp1 juta, paksaan membayar ongkos tambahan
hingga Rp2 juta terhadap TKI di tengah perjalanan dan jika ongkos tersebut
tidak dibayar maka akan diturunkan di tengah jalan, porter yang mengutip biaya
Rp50.000/kilo untuk membawa barang.

Baca Juga: BNP2TKI dan Polres Bandara Soetta Gagalkan Pengiriman 87 TKI/TKW Ilegal
Baca Juga:NNP2TKI Ingatkan Modus Perdagangan Manusia