Para Pengusaha Konstruksi Lokal Merasa Ditinggalkan dalam Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

Bagikan/Suka/Tweet:
Deswanda

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Pembangunan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Provinsi Lampung terus  digeber. Namun, masalah mulai muncul mulai soal ganti untung  lahan warga yang malahan merugi hingga protes dari sejumlah asosiasi  konstruksi seperti Gapensi, Aspeknas dan INIKINDO  yang merasa tidak dilibatkan dalam proyek tersebut.

H. Deswanda  SE, Ketua Umum  BPD  Gapensi Lampung, menyatakan Gapensi dalam proyek pembangunan Jalan TOL Trans Sumatera  (JTTS) sama sekali tidak dilibatkan. “Sepengetahuan saya Gapensi tidak pernah dilibatkan dalam proyek JTTS  oleh Hutama Karya (HK). Seharusnya HK melibatkan jasa konstruksi Gapensi yang eksis secara  nasional,” kata Deswanda, Sabtu (21/11).

Menurut Deswanda, seyogianya Hutama Karya mengajak  Gapensi untuk duduk bersama membicarakan pembangunan jalan tol tersebut. “Minimal Hutama karya mengajak ngobrol Gapensi  dan seharusnya  mereka (HK) ada bukti tertulis untuk merangkul teman-teman pengusaha konstruksi daerah  karena lebih tahu kondisi di lapangan . Semestinya HK memberi subpekerjaan kepada kami,” jelasnya.

Menurut Deswandam adanya subkontrak kepada perusahaan lokal  dapat mempercepat  proyek pembangunan  JTTS  sehingga akan menguntungkan pengusaha di daerah .

“Kemitraan ini memang perlu dilakukan sebagai wujud  dan rasa tanggung jawab untuk kuantitas dan kualitas, terutama Gapensi yang secara teknis pekerjaan  terbaik dan dapat dipertanggungjawaban sehingga dapat  menjadi mitra pemerintah dan swasta,” katanya.

Deswanda mengaku sebagai leader dari proyek JTTS, Hutama Karya sama sekali tidak merangkul pengusaha  konstruksi daerah yang ada di Lampung.

“Secara kelembagaan Gapensi tidak dirangkul, meski Hutama Karya mengerjakan  jalan dari Bakauheni hingga Tegineneng. Oleh karena itu, Deswanda berharap agar kedepan pemerintah Provinsi Lampung akan melibatkan Gapensi secara kelembagaan bukan secara personal atau orang per orang dan bersama-sama  membangun infrastruktur Lampung.  Dan jangan ada personal  saja yang masuk MoU dengan Hutama karya, karena pengusaha di Lampung juga ingin menjadi besar,: katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Aspeknas Lampung Aprozi Alam . “Kami juga dari Aspeknas tidak dilibatkan dalam proyek pembangunan jalan tol JTTS, dan kami tidak tahu kenapa alasannya pelaksana proyek HK tidak melibatkan kami,” kata Aprozi.

Aprozi mengimbau pelaksana pembangunan jalan tol di wilayah Lampung agar melibatkan pengusaha konstruksi lokal didalam proyek pembangunan JTTS secara otomatis pekerjaannya ke depan akan jauh lebih baik.

Selain itu,  kata dia, sesuai dengan Undang-undang otonomi daerah UU Nomor 32 Tahun 2014 agar pemerintah daerah Lampung  lebih  memperhatikan pengusaha lokal khususnya di Lampung.

Mulyono, Ketua Umum DPD INKINDO Lampung,  juga mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam proyek JTTS ini.

“Kami dari INKINDO Lampung juga tidak dilibatkan dan tidak tahu alasannya mengapa tidak diikutsertakan dalam proyek jalan tol tersebut,” kata Mulyono.

Menurut Mulyono, BUMN (Hutama Karya ) itu tidak melibatkan asosiasi dalam proyeknya tetapi secara personal atau pihak ketiga yang akan masuk dalam MoU.

“Sistemya  memang desain lalu bangun dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam pekerjaan sub kontraknya. Karena itu ke depan, kami berharap agar  kalau bisa  konstruksi lokal dapat dilibatkan dalam subkontrak kerja,” katanya.

Mas Alina