Beranda Pendidikan Para Rektor Tanda Tangani Dukungan Lampung Sebagai Ibukota RI

Para Rektor Tanda Tangani Dukungan Lampung Sebagai Ibukota RI

436
BERBAGI
Gubernur Lampung yang diwakili Asisten II Taufik Hidayat menerima buka kajian DKI Lampung dari ketua relawan Azis Syamsudin.
Gubernur Lampung yang diwakili Asisten II Taufik Hidayat menerima buka kajian DKI Lampung dari ketua relawan Azis Syamsudin.
Dandy Ibrahim | Teraslampung.com
BANDARLAMPUNG — Para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Lampung menandatangani kajian dan deklarasi Lampung sebagai ibukota RI (DKI Lampung), di Gedung Syariah UIN Raden Intan, Bandarlampung, Kamis, 25 Juli 2019.
Rektor UIN Raden Intan Prof. Dr. Muhammad Mukri mengapresiasi kerja-kerja relawan DKI Lampung yang bisa memunculkan nama Provinsi Lampung menjadi alternatif ibukota.
“Kita terus berupaya untuk memperkenalkan diri agar muncul nama Lampung sebagai alternatif ibu kota, soal siapa yang dipilih itu hak pusat. Prinsipnya kita siap untuk ketempatan menjadi ibu kota,” katanya.
Sedangkan Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten II Taufik Hidayat mengungkapkan sangat mendukung agar Lampung terpilih menjadi  ibu kota karena daerah memiliki beberapa kriteria yang tepat untuk dijadikan ibu kota negara.
“Dari sembilan kriteria yang dilansir Bappenas Lampung paling siap menjadi ibukota RI, yakni aman dari cincin api, ada akses pelabuhan, ketersediaan air bersih, pembiayaan infrastruktur rendah, dominasi lahan milik pemerintah, dekat dengan ibukota yang sudah berkembang, budayanya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki parameter hankam,” katanya.
 “Bahkan, kelebihan Lampung lainnya, semua elemen dan tokoh masyarakat yang ada di Lampung maupun Jakarta, sampai pusat kekuasaan, semuanya menyatakan dukungan konkritnya melalui tanda tangan,” ia menambahkan.
Sementara itu ketua relawan DKI Lampung , Azis Syamsudin,  berharap kegiatan ini tidak hanya seremoial saja tapi dilanjutkan melakukan kajian-kajian lingkungan, budaya dan lain sebagainya.
“Kita harus menemui pini sepuh (tokoh adat) jika Lampung menjadi  ibu kota. Bisa dipastikan akan mengubah budaya, akan terjadi juga perubahan kepemilikan tanah. Ini harus dikomunikasikan,” kata anggota DPR  RI dari Komisi III itu.
Loading...