Partai Demokrat akan Gugat UU Pilkada, Pengamat Nilai cuma Akal-akalan SBY

  • Bagikan
Susilo Bambang Yudhoyono

Teraslampung.com —Meski Partai Demokrat mau terima bersih dan tidak mau ikut mendukung pilkada langsung dalam rapat paripurna DPR, sepanjang Kamis hingga Jumat dini hari (25—26/9/2014), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku kecewa dengan hasil voting RUU Pilkada yang memutuskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. SBY mengaku Partai Demokrat akan mengajukan gugatan.

BACA: SBY: Berat bagi Saya Tandatangani UU Pilkada

“Dengan hasil ini, saya sampaikan ke rakyat Indonesia, Partai Demokrat rencanakan untuk mengaajukan gugatan hukum, dipertimbangkan mana yang tepat, ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi,” katanya dalam siaran pers saat kunjungan ke Washington DC, Kamis (25/9/2014) waktu setempat.

Seperti bisa langsung disaksikan seluruh rakyat Indonesia melalui siaran langsung tv swasta, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walk out dari ruang rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada di DPR, Kamis (25/9/2014) malam. Melalui juru bicaranya, Benny K. Harman, Fraksi Demokrat  ngotot untuk tetap meminta adanya opsi ketiga dalam pengesahan RUU Pilkada. Yakni, opsi  pilkada langsung dengan 10 syarat absolut.

Fraksi Demokrat ngotot jika satu saja syarat tambahan pilkada langsung itu tidak diakomodasi fraksi lainnya, Fraksi Demokrat akan memutuskan netral. Sikap  netral itu ternyata ditunjukkan dengan walk out dari ruang sidang sehingga membantu suksesnya pendukung pilkada lewat DPRD menang voting.

Pengamat politik Indonesia yang kini bermukim di Amerika Serikat, Made Supriatma, lolosnya usulan pilkada oleh DPRD hanyalah permainan busuk pemerintah (SBY).

“ Andaikata kemarin dia (SBY) menarik RUU itu dari DPR, karena RUU itu adalah usulan pemerintah, maka RUU ini tidak akan jadi UU,” kata Made.

Menurut Made, SBY memilki kekuasaan untuk itu. “Mengapa kekuasaan itu tidak dia pergunakan? Mengapa membiarkan DPR memilih? Dimana-mana di dunia ini, DPR lama yang habis masa jabatannya dan menunggu DPR baru dilantik, seharusnya tidak membuat produk hukum yang penting. Itulah sebabnya kita mengenal istilah ‘Lame Duck Session’! DPR ini sudah kehilangan legitimasinya sejak ada hasil pemilihan umum kemarin,” kata Made.

Bambang Satriaji

Baca Juga: DPR Putuskan Pilkada Dilakukan Melalui DPRD
Baca Juga: RUU Pilkada: “Walk Out”, Fraksi Demokrat Dinilai Lakukan Rekayasa Politik dan Pencitraan
  • Bagikan
You cannot copy content of this page