Beranda Teras Berita Partai Demokrat: Memperjuangkan Representasi Kedaulatan Rakyat

Partai Demokrat: Memperjuangkan Representasi Kedaulatan Rakyat

205
BERBAGI
Bandarlampung–Partai
Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang
terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada
pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.
Dari
perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang
menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono
(selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan
bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan
untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa
mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang
menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar
cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai
politik.
Perumusan
konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh
Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim
yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi
tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi
Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat
yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton.
Rapat
tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara maraton
setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani
Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin
Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan
diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY
dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY
memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai
Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa
rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan
kepada SBY.
Selanjutnya
pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh
saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk
merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhimya, terbentuklah
Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan
konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2)
Dr. Ahmad Mubarok, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur
Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7)
Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr.
Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping
nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut
berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY.
Untuk
menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan
minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar
jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh
sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni
SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung
Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH.,
46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir
menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang
selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence
Rumangkang.
Kepengurusanpun
disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia
asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal
adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian,
maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso
sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat
Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence
Rumangkang.
Pada
malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu
mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang
merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan
Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa
Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok
hari yakni pada tanggal 10 September 2001.
PENGESAHAN
PARTAI DEMOKRAT
Pada
10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen
Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur
Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana
MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH
dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian
pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor
M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat.
Dengan
Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai
politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan
HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang
Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada
tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai
Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas)
Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.
Sejalan
dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi
dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah
awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan
sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus
didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya
Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah
bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini.
VISI :
PARTAI
DEMOKRAT bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat
Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka,
bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme,
Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha
Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.
MISI:
1.
Memberikan
garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang
signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai
oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana
telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya
mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan.
2.
Meneruskan
perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan
merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa
kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi
sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia,
sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD
1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era
reformasi.
3.
Memperjuangkan
tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama,
suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society)
yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan
rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.

 Sumber: DPP Partai Demokrat
Loading...