Beranda Views Kopi Pagi Partai Golkar Lampung dan Nasib Arinal Setelah Setnov Ditahan KPK

Partai Golkar Lampung dan Nasib Arinal Setelah Setnov Ditahan KPK

878
BERBAGI
Ilustrasi

Oyos Saroso HN

Dengan bahasa yang halus, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode Muhammad Syarif pada Minggu malan, 19 November 2017, mengatakan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) akan ‘dipindahkan ke rumah tahanan KPK’. ‘Dipindahkan ke rumah tahanan KPK’ merupakan penghalusan bahasa ‘ditahan KPK’.

Itulah episode baru sebagai salah satu pembuka kotak pandora kasus dugaan korupsi kartu tanda tanda penduduk elektronik yang diduga melibatkan Ketua DPP Partai Golkar. Episode selanjutnya pun bisa ditebak: Setnov akan menjalani pemeriksaan intensif penyidik KPK, bolak-balik ke ruang tahanan, kemudian menjani persidangan.

Keputusan Setnov bersalah atau tidak dalam kasus itu masih lumayan panjang waktunya, menunggu sekian persidangan dan berakhir pada vonis hakim. Mungkin saja Setnov akan kelak akan banding, kasasi, atau mengajukan PK atas kasusnya. Namun, seiring dengan “Jumat Keramat” penetapan Setnov sebagai tersangka dan insiden mobil oleng hingga menabrak tiang listrik yang menyebabkan pelipis Setnov benjol (konon) sebesar bakpau, hukuman mahaberat sudah diterima Setnov.

Hukuman itu berupa kenyinyiran massal dan olok-olok yang bagai air bah di linimasa media sosial. Sepanjang Jumat – Minggu (17-19 Novemver 2017) linimasa Facebook penuh dengan status dan meme tentang Setnov mobilnya menabrak tiang listrik. Kata kunci “tiang listrik” dan “bakpau” pun bertebaran di media sosial. Di sinilah terasa benar Setnov seakan menjadi orang paling malang di dunia dan terhina dina. Luapan kemarakan publik seakan menemukan bentuk ekspresinya dalam status nyinyir dan sindiran tentang perilaku Setnov.

Publik marah karena selama ini ada kesan Setnov mahasakti dan dibentengi oleh pengacara yang supertaktis menahan upaya KPK untuk memproses hukum Setnov. Alasan mobil yang ditumpangi Setnov menabrak tiang listrik sehingga Setnov (konon) luka parah dan harus dirawat di rumah sakit dinilai publik sebagai alasan yang infantil dan lumayan menghibur. Itulah sebabnya, banjir status dan komentar di Facebook dan Twitter nadanya nyaris seragam, yakni lucu-lucuan tentang Setnov.

Kita sepakat, menghina atau mengejek orang lain bukanlah perbuatan yang baik. Namun, agaknya puncak kemarahan publik tidak bisa dibendung. Apalagi di seberang sana masih juga nyaring terdengar pembelaan dari para kolega Sernov yang seolah bernada menantang KPK dan sonder menimbang akal sehat.

****

Setelah posisi Setnov makin jelas, maka drama selanjutnya bisa diramalkan dengan sangat mudah. Pertama, kemungkinan besar akan ada aksi pengambil-alihan ‘kekuasaan’ Ketua DPD Partai Golkar di sejumlah daerah di Indonesia seiring dengan pergantian Ketua Umum DPP Partai Golkar. Sangat boleh jadi, upaya mendesak pergantian Ketua DPD Partai Golkar akan lebih cepat dibanding pergantian Ketua DPP Partai Golkar.

Kedua, peta dukungan Partai Golkar terhadap bakal calon kepala daerah (calon gubernur, calon bupati, calon walikota) akan berubah. Di Lampung, misalnya, jika ada upaya kuat melengserkan Ketua DPD I Partai Golkar Arial Djunaidi — dan kemudian berhasil — maka dukungan terhadap Arinal untuk maju dalam Pilgub Lampung 2018 dengan perahu Partai Golkar bisa berantakan. Jika itu benar-benar terjadi, maka itulah mimpi buruk bagi Arinal dan gerbongnya.

Masalahnya kemudian, khusus di Lampung, siapakah calon yang kuat membidik kursi Arinal? Sejauh ini, yang paling terang-terangan hendak menjadi Ketua DPD I Partai Golkar adalah Alzier Dianis Thabranie. Alzier seperti mendapatkan semangat baru dengan menggelorakan “Mari Bung Rebut Kembali”.

Jika Alzier ‘sukses’ merebut kursi Ketua DPD I Partai Golkar Lampung, maka kelindan masalah di Partai Beringin Lampung berpeluang masih akan terjadi. Sebab, kemungkinan besar Arinal dan ‘pasukannya’ juga tidak akan tinggal diam.

Dari luar pagar, saya melihat drama Setnov mengharu biru Indonesia dalam beberapa hari terakhir barulah babak pembuka episode panjang pertarungan politik Indonesia. Khususnya adalah pertarurangan politik menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Juga pilkada serentak 2018.

Saya membaca kasus e-KTP yang menyeret nama Setnov tidak berdiri sendiri sebagai perkara hukum, tetapi bersilang sengkarut dengan masalah politik di gerbang tahun panas politik 2019.

 

 

Loading...