Nusa Putra
Gatot dan Evi bukanlah pasangan pertama yang secara bersama-sama ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Sebelumnya sudah ada pasangan yang dijadikan tersangka kasus korupsi, dan kini mendekam dalam penjara.
Mereka adalah M. Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni istrinya, Ade Swara, Bupati Semarang, dan Nurlatifah, serta Walikota Palembang Romi Herton dan Masyito. Ada pasangan lain yang tidak diberitakan secara nasional yaitu Ali Murtadlo dan Yusi Dian Anggraeni dalam kasus hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Jember.
Apa yang menyebabkan pasangan-pasangan itu terjerat sangkut kasus tindak pidana korupsi? Pemegang jabatan adalah para suami. Mengapa istri bisa ikut tersangkut?
Apakah para istri yang akhirnya menjadi tersangka mengikuti suaminya memang tidak tahu bahwa yang dikerjakan suaminya adalah tindak pidana korupsi? Atau tahu dan secara sadar ikut serta? Atau pada mulanya tidak tahu, dan begitu tahu bahwa suaminya bisa terkena kasus korupsi, ia berusaha menolong, malah jadi terdangka? Kita sama sekali tidak tahu dengan pasti.
Seyogyanya, suami istri mesti saling menjaga, saling mengingatkan agar tetap berada pada jalan kebenaran. Sekarang bukan zamannya istri hanya mengikuti suami, patuh total dan sepenuhnya menjalankan perintah suami. Demi kebaikan dan keselamatan bersama dan seluruh keluarga, harus ada keberanian para istri dengan cara-cara yang baik, santun dan bijak mengingatkan suami agar jangan pernah membawa penghasilan yang tidak jelas ke rumah.
Mungkin, saling mengingatkan ini menjadi sangat sulit bila sang suami adalah pejabat, apalagi pejabat tinggi. Jabatan politis pula. Jabatan politis seperti kepala daerah dan anggota dewan itu tidak mudah mendapatkannya karena berurusan dengan partai politik.
Partai politik itu berkutat dengan kepentingan dan kekuasaan. Boleh jadi, di sinilah akar masalahnya. Untuk mendapatkan jabatan politis berupa kekuasaan menjadi kepala daerah atau wakil rakyat, mungkin saja mereka harus memberi mahar untuk partai. Besarnya mahar sangat tergantung dari jabatan yang diinginkan. Semakin tinggi jabatan, barangkali maharnya semakin besar.
Akibatnya, saat menjabat, menjadi keniscayaan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dana pengganti mahar. Korupsi menjadi tak terelakkan jadinya.
Bisa saja ada modus lain. Bila yang didorong jadi pejabat adalah orang dalam partai, bisa jadi meminta bantuan kiri-kanan, seperti pengusaha, untuk membantu pembiayaan menjadi kepala daerah. Pastilah butuh pembiyaan yang besar. Nanti, jika berhasil mendapatkan jabatan, maka harus memberi balas jada kepada para donatur yang membiayai. Juga harus ada dana yang disetorkan ke partai politik.
Apapun modusnya, semuanya membutuhkan biaya tinggi. Biaya tinggi yang mengakibatkan tumbuh kembangnya tradisi dan budaya korupsi. Bukan kejutan bila banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Berita Ditjen Keuangan Daerah mencacat (9 Mei 2014),
Posisinya sekarang sudah 325 kepala daerah yang terjerat hukum. Baik masih berstatus tersangka atau sudah menjadi narapidana,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, Jumat (9/5). Djohermansyah khawatir, kalau tidak ada perubahan sistem, jumlah kepala daerah yang terkena kasus hukum pasti bertambah banyak. Karena faktor mahalnya biaya kampanye pemilukada juga turut menyumbang kepala daerah untuk balik modal. Alhasil, mereka ada kecenderungan untuk berupaya mencari uang dengan cara apa pun. Hingga akhirnya harus berurusan dengan aparat hukum.
Di antara para pejabat publik yang berurusan dengan hukum ini, beberapa adalah suami istri. Tingginya biaya politik kemungkinan besar merupakan pemicunya. Bisa ditambah dengan motivasi untuk memperkaya diri, keluarga atau kelompoknya.
Sejumlah kemungkinan tentang keterlibatan keduanya juga sangat beragam. Boleh jadi sang istri memang terlibat sejak mula untuk mendapatkan jabatan. Bisa juga baru ikut serta saat suaminya mulai terancam. Rasanya agak sulit dipercaya bila sang istri ikut-ikutan secara tak sengaja karena tak mengerti.
Berbagai fakta tentang kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, dan keikutsertaan istrinya menegaskan,
BIAYA POLITIK TINGGI DAN DORONGAN MEMPERKAYA DIRI TELAH MENUMBUHSUBURKAN BUDAYA KORUPSI.
