PDAM Way Rilau Tekor di Proyek KPBU SPAM, Ini Saran Anggota DPR RI Jhoni Allen

Komisi V DPRI mengunjungi reservoir (penampungan air) di Rajabasa, Bandarlampung, Kamis (27/1/2022).
Komisi V DPRI mengunjungi reservoir (penampungan air) di Rajabasa, Bandarlampung, Kamis (27/1/2022).
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Anggota DPR RI Komisi V Jhoni Allen Marbun mengatakan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PDAM Way Rilau dengan PT ATL dalam proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (KPBU SPAM) perlu diselidiki secara hukum.

“Yang namanya sistem, sistem itu bertahap. Tidak ada namany sistem di hulu 100 persen sementara di hilirnya bisa langsung menyerap 100 persen. Pertanyaanya, siapa yang menyepakati ini. Ini perlu diselidiki secara hukum,” katanya dalam tanyajawab dengan Direktur PDAM dan pihak PT ATL di reservoir, di Rajabasa Kamis 27 Januari 2022.

Politisi Partai Demokrat itu menilai perjanjian kerjasama antara PDAM Way Rilau dengan PT ATL dimana PDAM Way Rilau berkewajiban membayar sesuai dengan kontrak bukan dengan air yang disalurkan menjadi catatannya dan diduga ada “hengki pengki’.

“Semua yang dihasilkan di hulu harus dibayar di hilir, nggak betul itu. Babak belur anda (PDAM). Harusnya metode pembayarannya di tahun pertama, ke dua, tahun ke tiga sesuai dengan progress pekerjaan,” ujarnya.

“Ini ada apa? Ini harus menjadi catatan di komisi kita berarti ada ‘hengki pengki’ dalam surat perjanjian itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur PDAM Way Rilau Suhendar Zuber mengatakan pihaknya mulai tahun 2020 – 2021 harus membayar Rp2 milyar/bulan, tahun 2022 Rp4 miliar/bulan ke PT ATL.

“Kami terbebani pembayaran pada tahun pertama Rp2 miliar dan tahun kedua pada tahun 2022 ini Rp4 miliar/bulan. Sedangkan kami hanya mampu membayar sesuai air yang kami jual sebesar Rp530 juta. Kami punya hutang Rp1,5 miliar/bulan dan Rp3,5 miliar/bulan pada tahun ke dua,” katanya.

Mantan Kepal Kesbang Kota Bandarlampung itu menambahkan pembayaran kepada PT ATL itu sesuai dengan perjanjian kerjasama sedangkan kendala yang dialami PDAM Way Rilau jaringan tersier mandek kurang lebih sudah dua tahun.

“Jaringan mandek otomatis sambungan rumah tidak terpasang. PDAM sudah maksimal menjaring pelanggan masyarakat senang karena kualitas airnya bagus,” jelas Suhendar Zuber.

“Saat ini masyarakat calon pelanggan ada yang sudah mengundurkan diri. Sehari saya bisa menandatangani 2 sampai 3 calon pelanggan yang mengundurkan diri, karena mereka sudah membayar, sudah siap dipasang tapi karena menunggu sampai 2 tahun tidak jalan airnya, mereka mengundurkan diri,” tambahnya.

Proyek KPBU SPAM Kota Bandarlampung itu senilai Rp1,3 triliun dan pembiayaannya oleh PT ATL untuk pembangunan sarana produksi senilai Rp485 milyar, pemerintah pusat/APBN VGF dan pembangunan jaringan distribusi dan pembagi Rp259 milyar, Kementrian PUPR/APBN Rp300,4 milyar lebih

Sedangkan Pemkot Bandarlampung mempunyai kewajiban pembangunan jaringan distribusi tersier senilai Rp150 milyar dan PDAM Way Rilau untuk penyambungan sambungan rumah Rp131 miliar. Sayangnya, sudah dua tahun pembangunan jaringan tersier itu tidak dijalankan Pemkot Bandarlampung.

Teraslampung.com mencoba mengkonfirmasi kepada Walikota Eva Dwiana tentang nilai  penyertaan modal Pemkot yang sudah diturunkan dalam proyek tersebut. Walikota Eva Dwiana hanya menjawab singkat,”Insya Allah”. Padahal, dengan tidak terpasangnya jaringan tersier tersebut, maka akan  berdampak tidak dapat tersambungnya jaringan atau sambungan ke rumah-rumah pelanggan.

Anggota Komisi V DPR RI yang hadir ke reservoir di Rajabasa dalam rangka kunjungan kerjanya itu adalah Robert Rouw, Irmadi Lubis, Effendi Sianipar, Sri Rahayu, Sarce Bandaso, Tamanuri, Sri Wahyuni, Sofyan Ali, Ishak Mekki, Jhoni Allen, Suryadi Jaya, dan Athari Ghauti Ardi.

Dandy Ibrahim

 

You cannot copy content of this page