Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pejabat BPN Lampung Utara Cueki Permohonan Sertifikat Tanah

Pejabat BPN Lampung Utara Cueki Permohonan Sertifikat Tanah

147
BERBAGI
Keluarga Farhan (kiri) berdebat dengan pejabat BPN Lampung Utara karena permohonan sertifikasi tanahnya tidak ditanggapi, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)

Feaby/Teraslampung.com

Kotabumi–Farhan Mutiar, salah seorang pemohon pembuatan sertifikat  tanah mengancam akan melaporkan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Utara (Lampura) ke BPN pusat jika masih enggan memproses permohonan sertifikasi tanah yang diajukannya. Selain seluruh persyaratan pemecahan tanah miliknya yang memiliki luas 3.000 M2 menjadi 7 buku sertifikat itu telah terpenuhi olehnya, permohonan pembuatan sertifikat itu juga telah didaftarkan ke BPN Lampura sudah sejak dua bulan lalu.

“Kalau mereka (BPN) masih enggak mau memproses permohonan sertifikat tanah saya, maka saya akan melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi (BPN pusat). Karena semua persyaratan yang diperlukan sudah saya penuhi,” ancam Farhan ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (7/4).

Warga Jalan Katalia Raya, Kelurahan Kota Bambu Utara, Jakarta Barat ini mengaku heran dengan pihak BPN Lampura yang enggan memproses permohonan pembuatan sertifikat tanah miliknya yang berada di wilayah Kecamatan Bukit Kemuning, Lampura.

Keheranannya semakin memuncak tatkala dirinya mendengar salah seorang kerabatnya yang ia mintai tolong untuk mempertanyakan proses permohonannya ke BPN ditanggapi dengan arogan oleh salah Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kasi HTPT) BPN Lampura, Hasym Alamsyah. Bahkan, menurut dia, kearoganannya yang dipertontonkan oleh sang oknum nyaris berujung perkelahian.

“Belum lama ini, kerabat saya yang di Kotabumi mencoba mempertanyakan permohonan saya (ke BPN). Tapi dilayani dengan sangat arogan oleh (oknum) pejabat di BPN,” terang dia.

Seyogyanya, kata Farhan, selaku pihak yang berwenang dalam pembuatan sertifikat, BPN harus mengedepankan pelayanan yang baik sesuai dengan Standart Operasional Procedure (SOP) yang ada dan bukan melakukan sebaliknya.

“Dasarnya apa Kasi HTPT itu meminta Izin Peralihan Penggunaan Tanah (IPPT) dalam setiap bidang?.  Sementara itu kan pemecahan atas diri saya sendiri dan IPPT-nya pun sudah saya lampirkan. Jika mereka mau cari uang, enggak seperti itu caranya,” katanya.

Sebelumnya, sebagaimana yang dilansir oleh sejumlah media massa, oknum Kasi HTPT BPN Lampura dituding bersikap arogan kepada kerabat Farhan yang berniat mempertanyakan proses pembuatan sertifikat tanah milik Farhan yang hingga kini belum dilakukan meski telah dua bulan lamanya mendaftarkan nya ke BPN Lampura, Senin (6/4).

Sempat terjadi perdebatan antar kerabat Farhan yang belakangan diketahui bernama Nirwanda dengan sang oknum sehingga nyaris berakhir dengan adu fisik. Beruntung, bentrok fisik dapat terhindarkan lantaran keburu dilerai oleh salah seorang staf BPN.

Sayangnya, Kepala BPN Lampura, Patrick Adlay A. Ekel tak berhasil ditemui terkait sikap arogan pejabatnya dalam melayani warga. “Bapak sedang libur Paskah. Mungkin sampai hari Kamis beliau baru masuk ke kantor,” kata petugas keamanan BPN.

Loading...