Pejabat Lampung Utara tidak Belajar dari Kisruh Proyek

  • Bagikan
Sejumlah kontraktor Lampura mendesak‎ pencairan uang muka proyek tahun 2018
Dalam unjuk rasa 26 September 2018, sejumlah kontraktor Lampura mendesak‎ pencairan uang muka proyek tahun 2018.

Feaby Handana

Kisruh proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Utara tahun 2018 ternyata tidak ‎dijadikan pembelajaran bagi petinggi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lampung Utara. Padahal, kekisruhan ini jugalah yang disebut – sebut menjadi salah satu pemantik utama masuknya KPK ke Lampung Utara.

‎Hasilnya, seperti yang telah kita ketahui bersama: KPK mengantarkan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara ke dalam jeruji besi untuk tujuh tahun lamanya. Masa hukumannya berpotensi bertambah menjadi sembilan tahun jika ia tak membayar uang pengganti Rp74,6 miliar.

Salah satu pemantik kekacauan dalam proyek tahun 2018 itu adalah ‎tidak adanya uang muka proyek untuk para rekanan. Meskipun uang muka itu disebut – sebut tidak wajib hukumnya, namun keberadaan uang muka sangat diharapkan oleh sebagian rekanan.

Polemik uang muka yang pernah menyebabkan aksi unjuk rasa berjilid – jilid tersebut mestinya dipelajari dengan baik oleh ‎petinggi – petinggi DPKP Lampung Utara. Segala pemicu konflik harus diredam sedini mungkin.‎ “Angin surga” soal uang muka proyek hendaknya jangan dulu disampaikan sebelum ada kepastian di tengah pandemi seperti saat ini.

Sayangnya, Kepala Bidang Kawasan Pemukiman (Tabrani Sulaiman) dan Kepala Seksi Keindahan, Pertamanan, dan Penerangan Jalan Umum, Ibrahim, terlalu percaya diri. Yah, mereka dengan yakinnya uang muka proyek untuk ke-30 proyek di i Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lampung Utara dipastikan aman.

Mungkin terlalu percaya diri, Ibrahim malah menyebut sedang mengkaji kemungkinan pembayaran uang muka proyek sebesar 50 persen. Uang muka 50 persen itu merujuk pada aturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah melalui penyedia.

‎Keyakinan kedua pejabat itu ‎mungkin tidak salah. Yang salah mungkin hanya soal waktu penyampaiannya saja. Di tengah masih mengganasnya pandemi Covid-19, pernyataannya tersebut rasanya belum tepat waktunya.

Belum tepat karena bisa saja di tengah perjalanannya, anggaran untuk ke-30 ‎proyek tersebut mengalami pemusatan kembali (refocusing). Jika itu sampai terjadi, ada kemungkinan uang muka ‘ditiadakan’ karena dialihkan untuk penanggulangan Covid-19 seperti yang sudah – sudah.

Kalau uang muka saja ‎’ditiadakan’ maka kemungkinan besar pembayaran uang proyek tahap selanjutnya juga akan tersendat. Syukur – syukur dapat dibayar pada tahun ini juga. Kalau tidak, mungkin akan dibayarkan di tahun 2022 mendatang.

Jika sudah seperti itu, para kontraktor tentu dapat kembali ‘tersulut’ emosinya. Mereka yang sebelumnya telah sabar menanti satu tahun lamanya untuk mendapatkan sebuah proyek, tentu tidak akan terima jika pekerjaan yang mereka selesaikan tidak dibayarkan sesuai waktunya.

Aksi unjuk rasa berjilid – jilid bisa saja kembali mereka lakukan di masa mendatang. Mereka tak akan sungkan untuk menagih apa yang menjadi hak mereka dan hak dari para pekerja mereka.

Potensi terjadinya aksi unjuk rasa ini tidak boleh dikesampingkan oleh seluruh pemegang kebijakan. Langkah antisipatif harus disiapkan sedini mungkin untuk meredam terjadinya potensi itu. Solusi – solusi terbaik dalam persoalan ini harus sudah disiapkan. Jangan biarkan publik yang telah lelah akibat pandemi Covid-19 kembali ditontonkan suguhan ‘drama’ yang tak berujung seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

  • Bagikan