Beranda Ekbis Bisnis Pelaku UMKM Masih Kesulitan Penuhi Syarat Wajib Sertifikasi Halal

Pelaku UMKM Masih Kesulitan Penuhi Syarat Wajib Sertifikasi Halal

100
BERBAGI
Produk UMKM Lampung Tengah

TERASLAMPUNG.COM — Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih kesulitan menjalankan wajib sertifikasi halal. Padahal ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 17 Oktober 2019 lalu. Namun, hingga saat ini belum ada sosialisasi terkait tata cara serta biaya sertifikasi halal untuk UMKM.

“Betul, sekarang UMKM masih banyak belum mengurus sertifikasi halal,” ujar Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun, seperti dilansir  Kontan.co.id, Minggu (24/11).

Masalah kepastian tarif penting bagi pelaku UMKM. Pasalnya pelaku UMKM menunggu kepastian keringanan biaya sertifikasi halal dibandingkan industri besar. Selain itu tata cara juga perlu diketahui oleh UMKM. Hal itu termasuk apakah sertifikasi halal dilakukan untuk satu toko atau dilakukan untuk setiap produk.

Ikhsan bilang perlu ada sosialisasi yang cepat bila tujuan sertifikasi halal hendak dicapai. Saat ini dinilai masih banyak pelaku UMKM belum memahami sertifikasi halal termasuk juga publik.

Sementara itu bagi pengusaha makanan dan minuman (mamin) telah mendapat kejelasan. Sertifikasi halal oleh MUI sudah bisa kembali dilakukan.

“Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sudah ditetapkan sebagai Lembaha Pemeriksa Halal (LPH),” terang Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman.

Keputusan tersebut membuat sistem sertifikasi online LPPOM (CEROL) kembali dapat digunakan. Hal ini memberikan kepastian kepada pengusaha.

Tidak hanya sulit menjalankan kewajiban sertifikat halal. Para pelaku UMKM juga banyak yang masih bingung dengan aturan sertifikat halal. Hira Jhamtani, penulis dan pelaku UMKM di Bali, misalnya, mengaku bingung dengan pengurusan sertifikat halal.

“Apakah bila ada produk kerupuk rumput laut, dibuat oleh seorang ibu Rumah tangga, di Bali. Di jual di Bali. Apakah wajib harus sertifikasi halal? Jika Ya, sertifikasinya dimana? biaya berapa? Si ibu yang bayar atau dinas perdagangan atau UKM yang bayar? Apakah perdagangan awetan daging babi di Bali nantinya tidak boleh beredar, karena mustahil dapat sertifikat halal kan. Apakah ada peraturan serupa yang menjamin suatu bahan makanan itu vegetarian? Apakah ada peraturan tentang sertifikat tidak mengandung bahan hasil rekayasa genetik?” tulis Hira di beranda akun Facebook miliknya.

Loading...