Langgar GSB, Pemilik Ruko Dua Kali Ditegur

  • Bagikan

Feaby/Teraslampung.com


Kotabumi—Mujriyatno, pemilik ruko di Jalan Punai Jaya, Kotabumi, Lampung Utara (Lampura) tak menyangkal telah mendapat teguran dari Dinas Tata Kota (Distako) terkait pembangunan rukonya yang disinyalir melanggaran aturan.

“Sudah dua kali dapat surat teguran (Distako),” kata dia, di kediamannya, Jumat (5/12).

Kendati demikian, Mujiriyatno AM yang berprofesi sebagai Notaris ini enggan berkomentar banyak mengenai polemik bangunan miliknya yang cukup menyita perhatian kalangan legislatif dan eksekutif.

Notaris senior di Lampura ini malah menyarankan pihak media untuk menanyakan
langsung persoalan ini kepada seseorang yang bernama Husin. Menurut dia, Husin adalah orang yang mengurus perizinan ruko milknya.

Sementara, pemilik bangunan gudang di jJlan Soekarno – Hatta, Kotabumi yang ditengarai melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) siap menghentikan pembangunan Ruko (Rumah Toko) dan gudang bila memang terbukti melanggar aturan.

“Kalau memang melanggar dan tidak mau ikuti aturan pemerintah, (pasti) kita tindak nanti,” kata Sekretaris Kabupaten, Samsir, Kamis (4/12).

Menurut Samsir, untuk memastikan adanya pelanggaran pembangunan kedua bangunan dimaksud, pihaknya akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan jajarannya. Langkah ini perlu dilakukan pandang perlu karena pihaknya tidak ingin salah dalam mengambil kebijakan.

“Yang jelas kami akan rapatkan dulu dengan instansi terkait. Kita enggak boleh
gegabah,” paparnya.

Setelah memastikan bahwa kedua bangunan tersebut terbukti melanggar GSB (dan GSS, terus mantan pejabat Kabupaten Pringsewu ini, pihaknya akan melakukan teguran sebanyak tiga kali kepada pihak pemilik Ruko dan gudang dimaksud. Teguran ini dimaksudkan agar pemilik kedua bangunan itu menghentikan pembangunan yang dilakukan dan menyesuaikan dengan aturan yang ada.

“Kalau sampai 3 kali (ditegur masih bandel), kita akan perintahkan Pol. PP (Polisi Pamong Praja) untuk setop pembangunannya,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara (Lampura), M. Yusrizal mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengambil tindakan tegas terkait ruko  dan gudang yang diduga melanggar GSB dan GSS.

“Apabila terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan aturan dan sudah
tidak mengindahkan teguran, kenapa tidak kita bongkar saja,” tandas
dia, dikediamannya, Rabu (3/12).

Tindakan tegas itu sangat diperlukan agar wibawa pemerintah dalam menegakan peraturan dan Perundang-undangan yang ada tetap terjaga.

Sikap tegas dimaksud dapat berupa pembongkaran kedua bangunan tersebut. “Pemkab harus mengacu kepada yang namanya aturan. Ketika ada yang melanggar aturan itu maka harus ada konsekuensinya,” kata dia.

Legislaor Partai Demokrat itu mengancam pihaknya akan memanggil Pemkab bila belum melakukan tindakan tegas terkait ihwal dua bangunan dimaksud.

“Kami akan panggil Pemkab jika masih belum melakukan tindakan tegas mengenai dugaan pelanggaran itu,” katanya.

Pembangunan ruko  dan gudang di wilayah Lampung Utara ditengarai melanggar GSB dan GSS. Bangunan yang ditengarai melanggar GSB dimaksud yakni Ruko di Jalan Punai Jaya, Kotabumi, Lampung Utara.

Bangunan ruko yang tengah dibangun tersebut disinyalir tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada  pasal 14 ayat b disebutkan bahwa Garis Sepadan muka dan samping bangunan yang menghadap jalan harus setengah lebar jalan ditambah 1 meter dari siring jalan atau tepi siring bagian dalam.

Sementara, berdasarkan pantauan di lapangan, dinding bangunan Ruko yang tengah dibangun itu dimaksud tepat berada di tepi Jalan Punai Jaya.

Sementara, bangunan gudang yang diduga melanggar DAS terletak di Jalan Soekarno-Hatta atau Jalan Lintas Tengah Sumatera, Lampura. Kondisi bangunan yang juga tengah dibangun ini hanya berjarak sekitar 1 atau 2 meter dari bibir sungai.

Kepala Dinas Tata Kota, Mahendra ketika dikonfirmasi, di ruangannya, Selasa (2/12), menyatakan bahwa pihaknya telah secara terang-terangan menolak menerbitkan permohonan rekomendasi IMB ruko di jalan tersebut. Penolakan permohonan untuk IMB dari pemilik ruko itu diputuskan setelah pihaknya melakukan survei ke lokasi.

“Permohonannya tidak kita proses. Karena terindikasi melanggar GSB,” tegas dia.

Mahendra mengaku telah melayangkan surat teguran kepada pemilik ruko agar dapat menyesuaikan bangunan yang akan dibangun itu dengan Perda yang ada. Pihaknya menegaskan bakal melimpahkan persoalan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) supaya dapat segera ditertibkan.

“Jika hingga teguran ketiga mereka (pemilik Ruko) enggak mau mengindahkan teguran kita, maka kita akan limpahkan ke Pol. PP untuk diambil tindakan,” katanya.

Sementara terkait pembangunan gudang di jalan Soekarno-Hatta, Kotabumi, Mahendra menyatakan permohonan rekomendasi IMB untuk bangunan dimaksud belum pernah masuk ke pihaknya.

“Kalau bangunan di jalan Soekarno-Hata, permohonan IMB-nya ke kita, sama sekali belum ada,” kata dia..

  • Bagikan