Pelaporan Ormas MACITA di Polda Jatim, Kak Seto: LPAI tidak Terkait dengan Komnas PA

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Prof. Dr. Seto Mulyadi MSi, PSi atau yang akrab disapa Kak Seto bersama Sekretaris Umum LPAI, Ir. Titik Suhariyati saat sedang meeting zoom bersama pengurus LPAI/LPA seluruh Indonesia.
Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Prof. Dr. Seto Mulyadi MSi, PSi atau yang akrab disapa Kak Seto bersama Sekretaris Umum LPAI, Ir. Titik Suhariyati saat sedang meeting zoom bersama pengurus LPAI/LPA seluruh Indonesia.
Bagikan/Suka/Tweet:

Zainal Asikin | Teraslampung.com

LAMPUNG–Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), tidak ada keterkaitan atau sangkaut paut dengan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) pimpinan Arist Merdeka Sirait (AMS) yang dilaporkan organisasi Masyarakat Cinta Tanah Air (MACITA) di Polda Jawa Timur atas dugaan penyeberaban berita bohong (hoax) vaksinasi Covid-19 berbahaya bagi anak, Selasa (24/5/2022).

Pernyataan klarifikasi tersebut,ditegaskan oleh Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Prof. Dr. Seto Mulyadi MSi, PSi atau yang akrab disapa Kak Seto dalam keterangan tertulisnya yang diterima teraslampung.com, Senin (13/6/2022).

Kak Seto mengatakan, menyikapi banyaknya pertanyaan dari kalangan masyarakat, rekan-rekan media, maupun dari unsur pemerintahan kepada LPAI mengenai proses pelaporan organisasi Masyarakat Cinta Tanah Air (MACITA) di Polda Jawa Timur terhadap Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) atas dugaan penyeberaban berita bohong vaksinasi berbahaya bagi anak, maka penting bagi LPAI menyampaikan ini.

Terkait dengan vaksinasi anak tersebut, merupakan salah satu hak atas kesehatan dan tumbuh kembang anak. Karena itu merupakan dalam kegiatan dan pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, kami LPAI beserta steakholder lainnya melakukan langkah-langkah positif demi kepentingan terbaik untuk anak.

“LPAI seakan-akan tidak setuju dengan vaksinasi anak, padahal vaksinasi untuk melindungi anak-anak. Kalau masyarakat dan rekan-rekan media bertanya mengenai Komnas PA yang dilaporkan oleh ormas MACITA di Polda Jatim, tidak ada korelasinya dengan kami LPAI apalagi tersangkut dengan pelaporan itu,”kata dia.

Klarifikasi tersebut, kata Kak Seto, penting untuk diketahui seluruh elemen masyarakat dan pengurus LPAI khususnya, yakni terkait LPAI dan Komnas PA. Dengan harapan, agar dapat diinformasikan kepada pemerintah pusat maupun daerah terkait apa itu LPAI dan Komnas PA. Maka dari itu, perlu diperjelas mengenai sejarah dan kronologis organisasi LPAI agar tidak menimbulkan kebingungan lagi di kalangan masyarakat.

“Banyak yang minta klarifikasi, apakah saudara Arist Merdeka Sirait pimpinan Komnas PA bagian dari LPAI. Lalu apa bedanya LPAI dengan Komnas PA, maka saya berikan informasi sebenarnya,”ujarnya.

Kak Seto menegaskan, berdasarkan hasil pertemuan Forum Nasional Luar Biasa Perlindungan Anak 2016, penamaan dan penyebutan Komnas PA sudah tidak digunakan lagi. Penamaan organisasi, kembali lagi pada penamaan awal tahun 1997 yakni Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).

“Jadi kami (LPAI), sama sekali tidak mengakui keberadaan organisasi Komnas PA karena penamaannya sudah disepakati kembali lagi ke nama LPAI,”terangnya.

Dikatakannya, klarifikasi tersebut juga sudah disampaikannya melalui meeting zoom, Jumat (3/6/2022) lalu bersama Sekretaris Umum (Sekum) LPAI, Titik Suhariyati dan Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) LPAI, Iip Syafrudin serta pengurus LPAI/LPA seluruh Indonesia.

“Dalam meeting zoom itu, telah dijelaskan mengenai kronologis singkat organisasi yakni perjalanan LPAI sejak tahun 1997-2022. Sejarah berdirinya LPAI tersebut, membuktikan kalau LPAI tidak ada kaitan atau sangkaut paut dengan Komnas PA sejak tahun 2016 lalu,”ungkapnya.

Lebih lanjut Kak Seto mengatakan, LPAI juga sudah mengeluarkan surat pernyataan sikap terkait dengan hal tersebut. Pernyataan sikap itu, ditandatangani oleh dirinya selaku Ketua Umum (Ketum) LPAI dan Sekretaris Umum (Sekum) LPAI pada 1 Juni 2022.

“Isi pernyataan sikap itu, menyikapi banyaknya pernyataan dari masyarakat kepada LPAI. Maka penting bagi kami LPAI, untuk menyampaikan klarifikasi dan penyataan sikap tersebut,”tandasnya.

Sementara Sekretaris Umum (Sekum) LPAI, Titik Suhariyati mengatakan, pihaknya sudah mengklarifikasi, tidak ada kaitannya sama sekali antara seseorang yang dilaporkan ormas MACITA di Polda Jatim dengan LPAI dan pengurusnya. Sehingga kami dari LPAI, tidak bertanggungjawab atas konsekuensi dan proses pelaporan tersebut.

“Banyak berita yang beredar mengenai laporan ormas MACITA di Polda Jawa Timur. Terkait hal itu sudah diklarifikasikan, kami juga sudah menyampaikan melalui press rilis bahwa LPAI tidak tersangkut proses pelaporan masyarakat di Polda Jatim dan Polda Kaltara,”kata dia.

Dikatakannya, hal ini penting dilakukan, sebab LPAI sering diminta keterangan baik itu oleh Kementerian maupun pejabat negara tentang klarifikasi karena mereka menganggap LPAI sama juga dengan Komnas PA tidak menyetujui vaksin anak yang notabenenya untuk melindungi anak-anak.

“Kami anggap ini memperburuk citra LPAI, padahal LPAI sangat mendukung pemerintah. Ternyata dalam perjalanannya, masih ada juga yang menyangkutkan Komnas PA dan LPAI karena banyak berita beredar tidak mengenakkan pengurus LPAI Pusat maupun daerah,”ujarnya.

Sejak tahun 2017 sampai saat ini, lanjut Titik, dibeberapa daerah Provinsi mapun Kabupaten/Kota telah dibentuk organisasi-organisasi underbow yang menamakan diri sebagai Komnas PA tersebut. Maka kami tegaskan, secara sejarah dan kronologis organisasi bahwa mereka tidak berwenang menggunakan nama Komnas PA.

“Ini sebagai jawaban atau klarifikasi, kami LPAI tidak ada kaitannya dengan pelaporan MACITA terhadap AMS di Polda Jatim dan sekaligus menanggapi kesimpang siuran informasi di masyarakat mengenai kaitan dua lembaga anak LPAI dan Komnas PA hingga kini masih kerap disangkut pautkan,”pungkasnya.

Berikut enam pernyataan sikap LPAI bukti tidak ada sangkut paut dengan Komnas PA :

 

1. Berdasarkan hasil pertemuan Forum Nasional Luar Biasa Perlindungan Anak tahun 2016, penamaan dan penyebutan Komnas PA sudah tidak digunakan lagi. Penamaan organisasi, kembali pada penamaan awal tahun 1997 yakni Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat LPAI serta upaya membedakan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga Negara.

LPAI sama sekali tidak mengakui keberadaan organisasi Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) karena penamaannya sudah disepakati kembali ke LPAI.

2. Sejarah dan kronologis organisasi yang kami sampaikan diatas, adalah satu kesatuan informasi yang utuh sebagai informasi sejarah organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus LPAI baik periode tahun 2016-2021, 2021-2026 serta periode selanjutnya.

3. Mengingat bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini, bahwa dibeberapa daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah dibentuk baru organisasi-organisasi underbow yang menamakan diri Komnas PA. Maka kami tegaskan, bahwa secara sejarah dan kronologis organisasi tersebut adalah illegal.

Selanjutnya bersama ini kami sampaikan, bahwa pengurus LPA/LPAI didaerah tingkat Provinsi adalah sebagaimanayang tercantum padabagian lembarbawah termasukkontak personnya.

4. Kami menegaskan, bahwa kami tidak ada kaitan sama sekali antara seseorang yang dilaporkan oleh Ormas MACITA di Polda JawaTimur dengan LPAI dan pengurusnya. Sehingga kami di LPAI, tidak bertanggungjawab atas konsekuensi dan proses pelaporan tersebut.

5. Dalam kegiatan dan pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, LPAI beserta perwakilan dan mitra didaerah menekankan untuk selalu bekerjasama khususnya dengan pemerintah. Kami meyakini, Pemerintah baik secara sendiri maupun bersama-sama telah dan akan selalu melakukan langkah-langkah positif dalam rangka kepentingan terbaik untuk anak, khususnya terkait vaksinasi bagi anak.

6. Kami menyadari, negara menjamin kebebasan masyarakat untuk berkumpul, berpendapat dan beroganisasi. Kami pengurus LPAI Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sangat menyambut baik dan siap bekerjasama serta bermitra dengan organisasi-organisasi lain khususnya organisasi mempunyai visi dan misi yang sama.

Akan tetapi bagi organisasi beserta underbownya didaerah yang sejak berdiri dan kronologis saja sudah salah danilegal menyebutkan diri dengan Komnas PA, maka kami akan menempuh langkah-langkah sesuai prosedur hukum.