Beranda Teras Berita Pelayanan Hukum, Para Aparatur Desa Abung Tengah Curhat ke Kejari

Pelayanan Hukum, Para Aparatur Desa Abung Tengah Curhat ke Kejari

208
BERBAGI
Kepala Dinas Gunung Gijul, Feri Ferdiyanto meminta pendapat terkait permasalahan hukum yang kerap mereka alami dilapangan
Kepala Dinas Gunung Gijul, Feri Ferdiyanto meminta pendapat terkait permasalahan hukum yang kerap mereka alami dilapangan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Sejumlah aparatur desa di Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara memanfaatkan pelayanan hukum dari Kejari untuk bertanya seputar pelayanan hukum yang sedang mereka hadapi di lapangan.

‎Kepala Dinas Gunung Gijul, Feri Ferdiyanto misalnya, mempertanyakan aturan seputar pelepasan 1.000 burung yang akan mereka lakukan dalam kegiatan ini. Mereka khawatir kegiatan mereka akan berbenturan dengan hukum.

Selanjutnya, ia juga mempertanyakan aturan sumber mata air mereka ‎yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Mereka menghendaki sumber mata air itu dapat dikelola oleh desa mereka.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari, M. Reza Kurniawan mengatakan, pelepasan seribuan burung hendaknya memperhatikan pelbagai aturan terkait. Tujuannya supaya jangan sampai niat baik mereka malah berbenturan dengan peraturan yang ada.

“Kalau untuk masalah PDAM, eloknya pihak desa melakukan negosiasi dengan pihak PDAM karena PDAM sendiri memiliki aturannya masing – masing,” kata dia.

Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Desa Kinciran, Budi. Ia mempertanyakan permasalahan lahan proyek di desanya ‎yang diambil oleh kecamatan tetangga. Ia meminta pihak Kejari memberikan solusi terbaik dalam persoalan ini.

‎”Untuk kebenaran hak kepemilikan, saya tidak bisa jelaskan di sini. Di dalam perdata ada kebenaran formil yang dilihat dari hak yang dimiliki atas lahan tersebut,” terangnya.

‎Sementara Kepala Desa Kedaton, Mudakir mengeluarkan unek – uneknya seputar berkeliarannya oknum – oknum yang kurang bertanggung jawab yang kerap mengintimidasi aparat desa. Bahkan tak jarang mereka membawa seorang yang mengaku – aku dari pihak kejaksaan untuk menakut – nakuti mereka.

Modusnya mengancam akan melaporkan segala dugaan temuan mereka ke pihak berwenang. Padahal, tudingan itu belum tentu benar adanya namun cukup membuat resah mereka.

“Silakan laporan langsung ke ponselnya saya jika ditemukan ada yang mengaku – ngaku dari kejaksaan. Tapi yang perlu saya tegaskan, Kejari Lampura saat ini ebih mengedepankan pelayanan publik‎ ketimbang penindakan,” papar pejabat yang murah senyum ini.

Loading...