Beranda Views Opini Peluang Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Peluang Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

801
BERBAGI
Ilustrasi belanja online (foto: shutterstock)

Oleh: Id Arter*

Sejak badai pandemi Covid-19 melanda Indonesia di awal tahun 2020, perekonomian menjadi salah satu sektor yang sangat terpukul. Dampaknya sangat dirasakan oleh pelaku usaha, daya beli masyarakat yang cenderung turun mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar puncaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi tak terelakan.

Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19 yang dilakukan Badan Pusat Statistik dengan total 87.379 responden menunjukkan bahwa 2,52 persen responden mengaku terkena PHK akibat perusahaan mereka terimbas COVID-19. Sementara, 18,34 persen dirumahkan. Jika berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki yang mengaku kena PHK mencapai 3,18 persen dari total responden laki-laki. Sementara, 1,87 persen dari responden perempuan juga mengaku jadi korban PHK.

Geliat Sektor E-Commerce

Di tengah situasi tersebut nyatanya tidak semua sektor bisnis merosot, ada sektor-sektor ekonomi yang justru bisnisnya membaik. Sebut saja sektor perdagangan online atau e-commerce. Menurut Badan Pusat Statistik Selama tahun 2018 dari 13.485 usaha e-commerce, ada sebanyak 24.821.916 kali transaksi, dengan nilai transaksi yang mencapai 17,21 triliun rupiah, tentu saja jumlah nilai rupiah tersebut tidak bisa dianggap sebelah mata.

Potensi besar industri e-commerce di Indonesia juga dipengaruhi oleh gaya belanja online, terutama oleh generasi milenial. Seperti kita ketahui dewasa ini, milenial sangat suka mencari perbandingan harga, fitur, program promo dan kualitas produk di beberapa e-commerce sebelum memutuskan membeli sebuah barang. Para milenial juga tidak segan untuk merekomendasikan e-commerce atau toko online favorit mereka kepada komunitasnya.

Beberapa produk usaha mulai beradaptasi dengan penjualan via e-commerce yang ternyata penjualannya meningkat signifikan. Di tengah berkecamuknya kehidupan masyarakat karena merebaknya virus corona, membuat setiap individu hidup dalam ketidakpastian, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Setiap negara mau tidak mau harus merespons setiap perubahan dan persaingan teknologi secara terintegrasi dan komprehensif. Respons tersebut dengan melibatkan seluruh sektor masyarakat, mulai dari sektor pemerintahan, publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil sehingga tantangan pandemi Covid-19 di era revolusi industri 4.0 saat ini dapat dikelola menjadi peluang sekecil apapun kesempatan nya.

Di dalam dunia bisnis, tentu teknik pemasaran merupakan hal yang paling utama dilakukan. Di mana dengan adanya pemasaran, maka peminat produk yang akan dijual menjadi semakin banyak. Dengan adanya teknologi yang berupa media online, tentu untuk melakukan pemasaran menjadi semakin mudah. Sebagai contoh, saat ini media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan WhatsApp telah digunakan hampir setiap orang, tentunya ini dapat digunakan sebagai peluang untuk memasarkan produk yang dijual.

Melihat dari kaca mata bisnis, Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pengguna internet juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2014 – 2018. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2014 dari sekitar 17,14 persen menjadi 39,90 persen pada tahun 2018, artinya terdapat peningkatan sebesar 22,76 persen dalam kurun waktu empat tahun.

Peraturan Pemerintah untuk mencegah semakin merebaknya virus Covid-19 diantaranya dengan social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Work Form Home (WFH) dan pembelajaran daring bagi pelajar tentunya turut menambah pengguna akses internet untuk menunjang aktivitasnya sekarang ini. Ini bisa jadi peluang bagi usaha e-commerce untuk semakin melebarkan pangsa pasarnya.

Regulasi Pemerintah terhadap e-commerce

Mulai 1 Juli 2020, Pemerintah mengenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk pembelian barang/jasa melalui sistem elektronik (PSME) atau e-commerce. Peraturan tentang PPN barang digital tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48 Tahun 2020 Peraturan tersebut diharapkan bisa membawa kesetaraan antara pelaku usaha digital lokal dan luar negeri.

Pada peraturan tersebut diatur besaran tarif PPN sebesar 10% yang ditanggung oleh seluruh konsumen yang melakukan aktivitas pembeliaan barang/jasamelalui sistem elektronik (PSME) atau e-commerce. Pengenaan pajak ini berlaku untuk produk dan jasa dari luar maupun dalam negeri, yang mencapai nilai transaksi atau jumlah traffic dan pengakses tertentu dalam kurun waktu 12 bulan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha baik di dalam maupun luar negeri dan konvensional maupun digital.

Melalui aturan ini, produk digital seperti layanan aliran (streaming) musik, film, video aplikasi dan permainan (games) digital, serta jasa daring lainnya dari luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan dan telah mengambil manfaat ekonomi dari Indonesia melalui transaksi perdagangannya, akan diperlakukan sama seperti produk konvensional atau produk digital sejenis dari dalam negeri.

Penerapan PPN ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menanggulangi dampak wabah pandemi Covid-19, dan menjaga kredibilitas anggaran negara serta stabilitas perekonomian negara di masa krisis global seperti ini. Melalui pajak, pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong royong dan berkontribusi mengatasi tantangan akibat Covid-19.

Keadaan yang sulit terutama saat pandemi yang melanda sekarang ini, selalu menciptakan dua golongan. Golongan pertama adalah mereka yang gagal menemukan peluang di tengah kesulitan dan golongan kedua adalah mereka yang sukses menemukan peluang-peluang baru. Masalahnya,  golongan pertama memiliki populasi lebih banyak. Kesulitan selalu menimbulkan kegagalan, namun ada pepatah China yang mengatakan bahwa di tengah krisis selalu ada peluang dan banyak yang memercayai serta membuktikannya.***

*PNS Badan Pusat Statsitik Provinsi Lampung