Pembahasan RUU Pilkada, Parodi (tak) Lucu ala Senayan

  • Bagikan
Rapat paripuna DPR, Kamis (25/9). Foto: dok suara.com

Malang Teraslampung.com–Babak akhir pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada menjadi undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada (26/9) dengan menyepakati pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai reaksi publik.

Rakyat menumpahkan dengan berbagai kecaman dan kekecewaan di Malang Jawa Timur beragam reaksi ditumpahkan,

Sahidinm mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Malang angkatan 2013, mengatakan menyesalkan anggota Fraksi Partai Demokrat yang walk out dari arena sidang dengan tidak mendukung opsi pemilihan langsung,

“Ini sangat lucu sekali dan tidak mengerti apa yang di inginkan partai demokrat yang sebelumnya sudah jelas bahwa ketua dewan pembina demokrat pak SBY menginginkan pilkada langsung tetapi ada parodi yang miris dan lucu yang dimainkan dengan membiarkan bola liar sehingga opsi pilkada lewat DPRD disahkan,” papar Sahidin yang berdomisli di Indramayu, Jawa Barat.

Pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) yang selama ini dijalankan sudah mewakili kehendak rakyat bagi daerahnya dengan mengetahui akan kualitas kepemimpinan bagi rakyat di daerahnya dalam membangun, demikian yang ditegaskan oleh Teguh Sudarmawan, yang berdomisili di kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru,  Kota Malang,

“Kualitas kepemimpinan bu Risma Walikota Surabaya, Jokowi-Ahok gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil walikota Bandung merupakan sosok pemimpin yang lahir dari rakyat dengan kualitas kepemimpinan yang pro rakyat, bagaimana nanti kita mendapatkan gaya kepemimpinan kalo sudah dipilih melalui DPRD?, ini sama saja sudah merampok hak-hak rakyat!”, terang Teguh.

Selain kekecewaan di lontarkan masyarakat di sosial media melalui facebook,twitter dan lainya kecaman juga terucap.

Twitter dengan tagar #ShameOnYouSBY menjadi trending topic di media sosial tersebut.
Akun @LusianaWati14, misalnya mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa awal pemerintahannya mengadakan pemilihan kepala daerah langsung. Tapi pada akhir pemerintahannya sistem ini malah dihapus dan Indonesia kembali ke cara sebelumnya, yakni pemilihan melalui DPRD. “Now menjelang pensiun malah ditiadakan, sungguh DRAMATIS#shameOnYouSBY.” 

Cuitan twitter juga terdapat dari akun @hermandavid22 juga menyuarakan protes, Pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagai langkah blunder SBY pada akhir pemerintahannya.

Sebelumnya pada Sidang Paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada menyepakati kepala daerah dipilih tak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil keputusan itu berdasarkan rekapitulasi hasil voting. Lima fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, yakni PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Lalu tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara.

Sedangkan Fraksi Demokrat dengan suara anggota yang hadir 129 orang memilih walkout dengan alasan aspirasi mereka tentang pilkada langsung dengan 10 syarat ditolak. Fraksi Demokrat hanya menyisakan enam suara yang menyatakan mendukung pilkada langsung.

Aan Frimadona Rosa

  • Bagikan