Pembangunan Lampung Tanpa Arah

  • Bagikan

I.B. Ilham Malik*

Tentu saja ketika dikatakan bahwa Lampung terbangun tanpa arah, maka para perencana pembangunan yang ada di Pemerintahan Provinsi Lampung akan tidak setuju. Bahkan, mungkin mereka akan menyerang balik ketika pernyataan ini dibuat. Namun, persoalannya adalah: pada kenyataan yang kita lihat, selama Ridho Ficardo menjadi Gubernur Lampung, kita hampir tidak merasakan adanya perubahan yang berarti di provinsi ini. Semuanya berjalan begitu saja, sama seperti di akhir masa jabatan gubernur sebelumnya.

Kehebohan dunia politik yang mendengungkan akan terjadi perubahan yang cukup berarti, ketika daerah ini dipimpin oleh gubernur muda. Namun, sampai hari ini kita belum menemukan kenyataannya. Karena itu perlu dicarikan penyebab utamanya: Apakah karena gubernurnya yang tidak kapabel, apakah karena birokrasinya yang tidak termanajemen dengan baik, ataukah juga karena dewannya yang tidak berfungsi? Sebab,  pembangunan di Lampung tidak bisa ditunjukkan dengan terbangun atau tidaknya jalan tol. Karena jalan tol itu adalah program lama. Dan dibuatkan lagi roadmap-nya di era Presiden SBY.

Jadi, kalau ada yang mengaku-aku, apalagi orang daerah, bahwa jalan tol Lampung ini adalah gagasan dia, itu adalah pernyataan orang yang tidak tahu sejarah program dan proses pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Sebab,  jalan tol yang melintasi Lampung itu bukan program daerah, apalagi gagasan perorangan.

Perbaikan bandara dan juga kereta api, juga bukan program daerah. Semuanya program pusat. Jadi kalau ada jawaban bahwa pemerintah membangun jalan tol, bandara, kereta api, dan semacamnya, jangan lupa, itu adalah program pusat. Bahwa program itu diusulkan oleh daerah, atau program pusat itu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, ya bisa jadi. Tapi yang jelas, program itu dijalankan dan dibiayai oleh pemerintah pusat. Bukan dengan anggaran pemerintah daerah.

Nah, yang kita ingin tanyakan itu adalah: mana program daerah yang dicanangkan dan dijalankan oleh pemerintah daerah? Ini pertanyaan serius meskipun mesti disampaikan berhati-hati. Sebab, kita tahu, Pemerintah Provinsi Lampung mengelola uang hingga Rp 4 triliun. Tentu saja tidak mungkin tidak ada yang dibangun. Tidak mungkin anggaran itu habis begitu saja tanpa ada yang dilakukan. Jadi sudah tentu anggaran itu habis karena ada program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Hanya saja yang menggelitik adalah program itu entah kenapa tidak terasa di masyarakat. Apakah karena memang belum bisa dirasakan atau karena masyarakatnya yang tidak merasa? Kalau tidak merasa, ini berbahaya juga, karena ini bisa berarti bahwa masyarakat cenderung memiliki sikap tidak berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sesuatu yang sempat diberitakan dan ini terjadi karena didengungkan oleh pemerintah daerah sendiri adalah soal pembangunan jalan ke tempat wisata Teluk Kiluan. Sebelumnya katanya jalan ke sana 4 jam perjalanan, sekarang menjadi 2,5 jam perjalanan. Program pembangunan jalan ini dilakukan oleh Dinas PU Binamarga. Sayangnya, ketika masyarakat mulai tahu tentang perbaikan jalan itu, ketika mereka mulai melaju menuju ke Teluk Kiluan, hasilnya masih tetap sama dengan sebelumnya. Waktu tempuh tetap 4-5 jam dan kondisi jalan sangat mengganggu kenyamanan perjalanan.

Nah, jika begitu, program pembangunan jalan ke Teluk Kiluan ini berarti tidak berhasil. Kita lihat saja, sebentar lagi banner tentang Teluk Kiluan yang perjalanannya kesana dijanjikan hanya 2,5 jam, akan dilepas. Kadis PU Bina Marga pasti sudah mendapat teguran soal ini. Berbicara soal program pembangunan, dalam penyusunannya ada yang money follow program atau program follow the money. Kalau kita perhatikan, selama ini setiap dinas sudah di plot oleh Bappeda alokasi anggarannya. Setiap dinas diminta membuat program sesuai dengan jumlah alokasi anggarannya.

Dan, ini yang membuat program pembangunan daerah menjadi tidak benar, karena akhirnya setiap dinas berorientasi pada kegiatan yang tersesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Bukan menyesuaikan kegiatannya dengan kebutuhan daerah yang masuk dalam wilayah penanganannya. Itulah sebabnya, kita tidak akan menemukan adanya suatu masalah yang bisa tuntas terselesaikan. Sebab, setiap dinas tentu ego dengan kegiatannya. Harusnya ada program yang secara parallel dilaksanakan oleh beberapa dinas, namun pada kenyataannya tidak semua dinas menyelesaikan masalah itu.

Akhirnya, hasilnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, dimulai dari sekarang, Gubernur Lampung harus menentukan prioritas pembangunan yang harus terwujud di setiap tahunnya. Agar dia bisa membanggakannya nanti ketika masa jabatannya berakhir. Misalnya soal Teluk Kiluan. Penanganannya dan pengembangannya harus komprehensif. Dan semuanya harus dilaksanakan dalam tempo 1-2 tahun anggaran.

Jika melihat jumlah anggaran yang dimiliki oleh Pemda Lampung, tampaknya 1 tahun anggaran sudah cukup untuk memperbaiki semuanya. Misalnya jalan diperbaiki oleh Dinas PU, manajemen wisatanya oleh Dinas Pariwisata, promosinya oleh Diskominfo, gelaran seni budayanya dilakukan oleh lintas dinas, pembenahan kawasan dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Cipta Karya, pendidikan masyarakat agar sadar lokasi wisata dilakukan lintas dinas, penyediaan angkutan wisata dimanajemen oleh Dinas Perhubungan, dan seterusnya.

Intinya semua dinas harus memiliki fokus program pembangunan terhadap objek wisata Teluk Kiluan. Bahwa yang hendak difokuskan itu ada beberapa program, itu bisa saja. Tapi dalam menyelesaikan atau mengembangkan atau membangun sesuatu, harus ada sinkronisasi program pembangunan antardinas dan antarpemangku kepentingan (stakeholders), agar ada hasil yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Jika dikatakan bahwa Pemprov  Lampung tidak bekerja tentu saja hal itu tidaklah sepenuhnya benar. Tapi bahwa mereka berpotensi bekerja dengan tidak benar, itu tentu saja mutlak terjadi ketika hasilnya tidak berwujud.

Karena itu, Bappeda Lampung harus memiliki kesadaran dalam membenahi masalah ini. Jika jebakan ploting anggaran ini yang membuat kondisi terjadinya ketidakjelasan hasil pembangunan, maka modelnya mesti diubah. Detail konsep dan teknis pelaksanaannya nanti bisa dibahas dikemudian hari. Namun prinsipnya, tentukan tujuan, semua dinas / instansi terkait menyusun program dan kegiatan yang seirama, siapkan anggarannya, siapkan SDM yang baik, lalu lihatlah hasilnya diakhir tahun anggaran. Hasilnya tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan model penganggaran dan pelaksanaan seperti sekarang. Jika tidak, pantaslah kita selalu katakan bahwa pembangunan Lampung pada saat ini tanpa arah yang pasti.***

* IB Ilham Malik, Mahasiswa Doktoral (S3) di the University of Kitakyushu, Jepang melalui beasiswa Monbukagakusho MEXT 2015 dari the University of Kitakyushu untuk program riset. Disertasi: urban sprawl and smart growth city in Indonesia

  • Bagikan