Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pembangunan Perumahan di Kotabumi Selatan Dilanjutkan

Pembangunan Perumahan di Kotabumi Selatan Dilanjutkan

127
BERBAGI
‎Lurah Kotaalam, Felix Sulandana (kemeja putih) berdialog dengan warga sekitar lokasi calon perumahan.
‎Lurah Kotaalam, Felix Sulandana (kemeja putih) berdialog dengan warga sekitar lokasi calon perumahan, Rabu (12/8/2020).

Feaby| Teraslampung.com

Kotabumi–Meskipun sempat dihentikan, namun proses pembangunan perumahan bersubsidi dan komersial di jalan KS Tubun, Kotaalam, Kotabumi Selatan, Lampung Utara (Lampura) kembali dilanjutkan. Padahal, proses pembangunan itu masih belum mengantongi izin

“Sampai saat ini PT Matrix selaku pengembang belum menyampaikan berkas permohonan perizinan ke kami,” terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sri Mulyana, Selasa (25/8/2020).

Sejatinya, sebelum memulai persiapan lahan perumahan, pihak pengembang terlebih dulu menyelesaikan perizinan yang diharuskan. Untukbperumahan bersubsidi yang dibangun diatas lahan kurang dari lima hektar, merekabharus memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). SPPL ini merupakan Dokumen Lingkungan Hidup (DLH) berupa surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya. “L

” Pintu masuk untuk itu tetap dari kami, nantinya kami bersama Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang terdiri dari 11 Dinas/instansi, akan melakukan peninjauan lapangan. Jika semuanya clear, maka proses perizinan baru bisa dilaksanakan,” tegas dia.

Ketika disampaikan bahwa pihak pengembang telah melakukan pmerataan dengan alat berat, ekspresi wajah Sri Mulyana jelas menunjukan keterkejutannya. Sebab untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dimaksud, terlebih dahulu pengembang mengantongi izin. “Tidak boleh tiba-tiba melakukan kegiatan, tanpa mengantongi izin. Karena semua harus jelas, termasuk soal kepemilikan lahan dan persetujuan warga sekitar. Selesaikan dulu izinnya, baru membangun,” katanya.

Pihaknya sama sekali tidak bermaksud mempersulit investor. Malahan memberikan kemudahan-kemudahan bagi lalu lintas investasi di Lampura. Namun demikian, prosedur tetap harus dikedepankan. Karena yang rugi justru investor sendiri. Manakala ternyata dikemudian hari ada persoalan yang membuat masyarakat enggan untuk membeli perumahan dimaksud.

“Kalau dikemudian hari bermasalah, ya yang rugi juga pengembangnya. Perumahan yang dibangun kurang diminati,” pungkasnya.

Sebelumnya, proses pemerataan tanah yang menjadi bagian dari proses pembangunan perumahan itu sempat sempat dihentikan. Waktu itu, warga sekitar merasa belum memberikan persetujuan atas rencana pembangunan perumahan tersebut. Bukan hanya warga, Lurah Kotaalam, Felix Sulandana juga belum membubuhkan persetujuannya.

Karenanya Lurah Kotaalam bersama Babinsa dan tokoh masyarakat setempat menghentikan proyek dimaksud. Lantas dilakukan urun rembug yang intinya, warga tidak keberatan memberikan persetujuan, dengan syarat tertentu. Yakni pengembang membangun drainase dalam ukuran besar untuk membuang air. Sehingga warga sekitar tidak terendam banjir jika hujan turun. Sebab diketahui, dilokasi tersebut merupakan areal persawahan yang berfungsi menyerap air. Jika lokasi itu ditimbun, maka kemungkinan air akan meluap dan menggenangi pemukiman warga sekitar. “Pembangunan drainase sebagaimana diminta belum dilakukan, tetapi proyek perumahan tersebut kembali berjalan. Memang sejauh pengamatan kami, pembangunan baru sebatas meratakan lahan dengan alat berat,” jelasnya

Sayangnya hingga berita ini diturunkan, tidak ada penjelasan resmi dari PT.Matrik. Ferdi alias Ahun yang mengaku sebagai bagian perizinan diperusahaan itu belum berhasil dikonfirmasi.

Loading...