Beranda News Nasional Pembatalan Kenaikan Dana Parpol, Rambe Kamarul Zaman: Kenaikan Justru Usulan Mendagri

Pembatalan Kenaikan Dana Parpol, Rambe Kamarul Zaman: Kenaikan Justru Usulan Mendagri

177
BERBAGI
Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzzaman (dok teropongsenayan.com)
JAKARTA, Teraslampung.com — Kalangan DPR RI memprotes keras pembatalan
kenaikan dana parpol 10 kali lipat dibanding sebelumnya, Menurut sejumlah
anggota Dewan usulan kenaikan dana parpol justru berasal dari Mendagri Tjahjo
Kumolo, sehingga aneh kalau pemerintah membatalkannya.
“Kenapa dibatalkan? Itu ide dari beliau, menteri sendiri
yang usulkan, bukan DPR. Ide kenaikan dana bantuan parpol ini telah dibahas
dengan Komisi II dan Mendagri. Bahkan awalnya  Tjahjo mengusulkan agar
kenaikan dana itu menjadi Rp1 triliun. Namun, dari hasil rapat pendahuluan,
kenaikan jadi 10 kali lipat dari jumlah saat ini,” kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman, seperti dilansi viva.co.id, Sabtu (27/6/2015).
Rambe mengatakan, saat ini  parpol hanya
mendapat dana bantuan sebesar Rp108 per suara. Kalau dana parpol naik 10 kali lipat berarti akan menjadi Rp1.080 per suara. 
“Rencananya nanti akan dibahas lebih detail pada bulan Agustus,” kata
dia.
Menurut Rambe, dalam rapat itu Mendagri telah mengusulkan
kenaikan dana bantuan, dan semua anggota Komisi II mendukung usulan tersebut.
Untuk itu, kata Rambe, nantinya dalam pembahasan lanjutan, pihaknya akan
bersikukuh agar pembahasan tetap dilanjutkan.

“Kita tetap ajukan dan dibahas. Akan bertanya dalam rapat apa alasannya
membatalkan kenaikan itu,” kata dia.

Menurut Rambe, kenaikan dana parpol itu diperlukan sebab partai memang membutuhkan
dana yang banyak sekali untuk menjalankan aktivitasnya. Misalnya, melakukan
kaderisasi, memilih kader untuk jadi calon presiden dan lainnya.

“Kalau ada dana belum cukup, itu parpol yang mencarinya,” lanjutnya.

Tjahjo Kumolo telah menghentikan pembahasan kenaikan dana bantuan partai
politik. Sehingga, dana partai ini tidak akan dibahas lagi bersama Menteri
Keuangan dan Komisi II DPR

Menurut Tjahjo, ketimbang menaikkan dana partai, lebih baik berekonsentrasi
memberikan bantuan kepada oraganisasi massa yang memiliki manfaat bagi
masyarakat. Ormas yang dimaksud Tjahjo adalah yang sifatnya selektif seperti
terkait pendidikan, cacat veteran, PKK dan ormas yang bersifat sosial untuk
menggerakkan masyarakat setempat. Serta ormas keagamaan tertentu yang
membutuhkan dana bantuan pemerintah daerah.

“Tentu dengan payung hukum yang baru, dengan peraturan perubahan,”
kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, penghentian pembahasan kenaikan dana partai politik ini
karena ada beberapa partai yang tidak mau mendapat bantuan dari pemda, kemudian
beberapa anggota DPR pun tidak setuju dengan penambahan dana ini. Tak hanya
itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menilai bahwa kenaikan dana partai
ini tak perlu dilakukan.


sumber: viva.co.id

Loading...