Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pembatalan Rolling, Sekab Lampura Belum Tahu Surat Kemendagri

Pembatalan Rolling, Sekab Lampura Belum Tahu Surat Kemendagri

697
BERBAGI
Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Samsir
Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Samsir

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Sekretaris Kabupaten Lampung Utara (Sekkab Lampura), Samsir, mengaku belum mengetahui jika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan surat pembatalan mutasi pejabat kepada Pelaksana Tugas Bupati, Sri Widodo.

‎Sebelumnya, Pe‎njabat Sementara Gubernur Lampung, Didik Suprayitno kepada awak media dikabarkan telah menyatakan bahwa surat dari Kemendagri itu telah dikirimkannya kepada Plt Bupati Lampura. Surat itu berisikan ‘perintah’ pembatalan mutasi yang telah dilakukan oleh Plt Bupati, Sri Widodo belum lama ini.

“Sampai saat ini, saya belum terima surat itu. Mungkin langsung ditujukan kepada beliau (Sri Widodo,red)” terang Samsir, Selasa (17/4/2018).

Kendati demikian, jika memang surat itu benar adanya, ia menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Plt Bupati, Sri Widodo. Apapun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinannya, ia siap menjalankannya.

‎”Jika nantinya memang benar ada surat dari Kemendagri (tentang pembatalan rolling), itu hak preogratif Plt. Kalau Plt printahkan kami untuk adakan pelantikan ulang, maka kami akan laksanakan,” jelasnya.

Saat kembali didesak apakah ia selaku Ketua ‎Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) siap membatalkan mutasi jika memang pihak Kemendagri mengharuskan hal itu sesuai dengan isi suratnya, Samsir mengatakan, sifatnya ia hanya menunggu saja perintah dari pimpinannya.

‎”Kami hanya menunggu apa perintah dari beliau,” kata dia.

Sebelumnya, ‎para pejabat yang menjadi ‘korban tsunami’ promosi/pemindahan/pencopotan jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Sri Widodo akhirnya bisa bernapas lega. Sebab, kebijakan Sri Widodo terkait persoalan ini dikabarkan diminta segera dibatalkan oleh pihak Kemendagri.

‎”Kami memang belum dapat bertemu dengan beliau (Didik Suprayitno,red) tapi berdasarkan hasil wawancara wartawan dengan beliau hari ini, Kemendagri sudah keluarkan putusan bahwa rolling Lampura harus dibatalkan,” papar (mantan) Kepala Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten Lampura, Hendry melalui ponselnya.

‎Hendry menuturkan, keputusan untuk meminta pembatalan ini ditegaskan dalam surat yang dikirimkan oleh pihak Kemendagri kepadanya. Bahkan, surat ‘sakti’ itu telah dikirimkannya pada Pelaksana Tugas Bupati, Sri Widodo.

“Sesuai dengan pernyataan beliau, surat yang berisikan permintaan pembatalan itu sudah dikirimkan keada pak Sri Widodo,” jelasnya.

Dengan demikian, menurut Hendry, tidak ada alasan bagi Plt Bupati, Sri Widodo untuk tidak menjalankan apa yang telah diinstrusikan tersebut. Keputusan dari pihak Kemendagri ini tentu tidak sembarangan karena berpijak pada aturan yang ada.

“Sebagai pemimpin, beliau (Sri Widodo,red) wajib menjalankan yang berlandaskan pada aturan,” tegas dia.

Loading...