Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Para kontraktor pemenang lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara (PUPR Lampura) tahun 2018 mengancam akan melakukan apa saja untuk mempertahankan proyek yang mereka menangkan.
Desas – desus yang beredar, pasca-dikembalikannya jabatan Kepala Dinas PUPR Lampura kepada Syahbudin sebagai pemilik jabatan yang sah oleh Kemendagri, hasil lelang proyek pekerjaan tahun 2018 akan digagalkan olehnya. Sebab, lelang proyek tahun 2018 yang telah dimenangkan dan baru saja ditandatangani kontrak kerjanya pada pekan lalu itu semasa kepemimpinan Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Lampura, Franstorry.
Franstorry sendiri kini telah dikembalikan ke jabatan lama, yakni Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.
”Hasil lelang yang telah kami menangkan sudah sesuai dengan aturan. Jadi, akan kami pertahankan apapun risikonya,” kata Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Lampung Utara, Yasir Prasad, Selasa (5/6/2018).
Yasir mengatakan, tak ada alasan bagi Syahbudin untuk menggagalkan hasil lelang proyek yang telah dimenangkan oleh para kontraktor seperti yang santer dikabarkan. Apalagi, mereka telah menandatangani kontrak kerja terkait proyek tahun 2018.
“Kontrak kerja sama telah ditandatangani pada tanggal 30 Mei lalu. Artinya semua sudah sah dan tidak boleh lagi digagalkan dengan alasan apapun,” paparnya.
Di tempat sama, Ketua Koalisi Kontraktor Bersatu Lampung Utara (K2LUB), Erfan Zen juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, tidak ada jalan bai Pemkab untuk membatalkan hasil lelang proyek pekerjaan tahun 2018. Terlebih, kontrak kerja samanya telah ditandatangani oleh kedea belah pihak.
“Kontrak kerja sama sudah ditandatangani, Pemkab tidak bisa batalkan itu. Kami akan tuntut ke meja hijau kala mereka masih membatalkannya,” ancam dia.
Sayangnya, hingga pukul 12.50 WIB, Syahbudin masih belum berhasil dikonfirmasi terkait keluhan para kontraktor berikut kebenaran isu tentang penggagalan hasil lelang proyek tahun 2018.
