Beranda News Nasional Pemerintah akan Pulangkan WNI Eks ISIS, Ini Kata DPR

Pemerintah akan Pulangkan WNI Eks ISIS, Ini Kata DPR

296
BERBAGI
Perempuan dan anak-anak yang mengungsi dari pertempuran terakhir melawan ISIS, berjalan di dekat desa Baghouz di provinsi Deir Az Zor.[REUTERS]
Perempuan dan anak-anak yang mengungsi dari pertempuran terakhir melawan ISIS, berjalan di dekat desa Baghouz di provinsi Deir Az Zor.[REUTERS]

TERASLAMPUNG.COM — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Dave Akbarshah Fikar Laksono meminta pemerintah mengkaji secara matang rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS ke tanah air.

“Pemerintah harus berpikir masak-masak ya. Jangan terlalu tergesa-gesa. Harus ada plan yang jelas kalau mereka ke mari akan tinggal di mana, berasimilasi dengan masyarakat dengan cara seperti apa,” kata Dave saat dihubungi Tempo, Selasa, 4 Februari 2020.

Dave menilai WNI yang pergi meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan ISIS sudah terpapar ideologi radikalisme yang cukup parah. Agar tidak menimbulkan persoalan lain, pemerintah harus memikirkan pengawasan terhadap mereka jika kembali ke Indonesia.

Menurut Dave, WNI yang meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan tentara asing sama saja dengan berkhianat terhadap NKRI, sekaligus sudah kehilangan hak-haknya sebagai warga Indonesia. Dave juga meragukan WNI eks ISIS tersebut memiliki jiwa NKRI sejati.

“Karena mereka berangkat, pergi meninggalkan Indonesia dengan pikiran tidak mengakui lagi NKRI. Jadi pemerintah harus mengkaji keputusan ini secara detil. Berpikir jangan hanya untuk 1-2 tahun ke depan, tapi 5-10 tahun yang akan datang,” kata Dave.

Pemerintah Indonesia berencana untuk memulangkan 600 WNI eks ISIS. Menteri Agama Fachrul Razi bahkan menyebut ratusan WNI yang pernah tergabung dalam ISIS itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan.

Rencana pemulangan WNI eks ISIS itu masih dalam tahap pembahasan yang dipimpin Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis.

Tempo

Loading...