Beranda News Nasional Pemerintah Baru Bisa Lanjutkan Program Berbasis Masyarakat

Pemerintah Baru Bisa Lanjutkan Program Berbasis Masyarakat

127
BERBAGI
Ibnu Taufan (dok)

JAKARTA, Teraslampung.com — Ketua Umum Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Ibnu Taufan menegaskan, semangat  UU Desa diharapkan bisa  mendorong pemerintahan baru untuk melanjutkan program-program berbasis masyarakat serta melestarikan aset-aset program pemerdayaan masyarakat yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Saat ini pemerintah telah dan sedang melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang memberi manfaat bagi 13,3 juta Rumah Tangga Miskin (RTM), menyerap 11 juta tenaga kerja, dengan tingkat partisipasi mencapai 60% dan 48% di antaranya adalah perempuan,” kata Ibnu, Minggu (31/8).

IPPMI mencatat, program pemberdayaan masyarakat tersebut juga telah meningkatkan modal sosial berupa gotong-royong dan swadaya baik di desa maupun kecamatan, adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat mencapai 15-50%. Juga telah terbentuknya aset-aset berupa Rp9 triliun dana bergulir, dan aset fisik lainnya berupa 104,966 km panjang jalan, 8,532 jembatan, 6,756 irigasi, 103,026 sistem air bersih, dan 27,503 sekolah.

“Dan yang tidak kalah penting, pemerintah telah melakukan investasi sumber daya manusia melalui program pemberdayaan masyarakat selama 15 tahun terakhir dengan nilai lebih dari Rp10 triliun untuk 25,378 orang dengan kualifikasi sarjana strata satu (S-1) disertai kompetensi sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (FPM),” kata Ibnu.

Ibnu mengatakan, pendamping/fasilitator tersebut juga sudah melatih dan memfasilitasi penguatan kapasitas sekitar 642,115 kader yang bekerja langsung bersama masyarakat. “Bahkan pelatihan-pelatihan terbatas juga telah diberikan kepada hampir seluruh kepala desa di 72.944 desa,” ujarnya.

Loading...