Beranda News Nasional Pemerintah Diminta Serius Turunkan Angka Kemiskinan

Pemerintah Diminta Serius Turunkan Angka Kemiskinan

309
BERBAGI
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty

TERASLAMPUNG.COM — Anggota DPR RI Daerah Pemilhan Provinsi Maluku, Saadiah Uluputty, meminta pemerintah memberi perhatian serius untuk menurunkan angka kemiskinan pada wilayah yang selama ini merupakan kantong – kantong kemiskinan di Indonesia. Permintaan ini disampaikan Saadiah ketika mencermati paparan data statistik laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2019.

Menurut Saadiah, pandemi Covid-19 telah menyebabkan jurang kemiskinan di wilayah Indonesia timur makin melebar.

Saadiah menyebut ada 16 provinsi di Indonesia yang harus diintervensi dengan kebijakan fokus agar grade kesejahteraan di wilayah tersebut terangkat. Karena angka rerata kemiskinannya di bawah angka nasional.

“Ketimpangan kemiskinan di Indonesia masih besar. Penurunan angka kemiskinan Indonesia terhitung masih sangat lambat. Itu artinya belum banyak rakyat miskin yang terangkat diatas garis kemiskinan”, kata Saadiah di Ambon, Rabu, 19 Agustus 2020.

Mengutip rilis Badan Pusat Statistik ( BPS), Saadiah mengatakan angka kemiskinan di Indonesia Per Maret 2020 mencapai 9,78%. Menurutnya, jika menggunakan pendekatan pulau, hanya Jawa dan Kalimantan yang angka kemiskinan komulatifnya di bawah angka kemiskian nasional.

“Angka kemiskinan di Pulau Jawa 9,43%, Pulau Kalimantan 5,81%. Bandingkan dengan Maluku dan Papua”, tandas anggota Komisi VII ini.

Menurutnya, di Maluku dan Papua, kemiskinan di perdesaan mencapai 28,28 persen. Di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 17,5 persen.

“Covid-19 juga menyebabkan jurang kemiskinan di wilayah timur Indonesia makin melebar,” beber politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Menurut Saadiah negara harus hadir di Indonesia Timur. Melakukan upaya strategis dan sinergis agar mata rantai kemiskinan di Maluku, Papua dan wilayah timur lainnya dapat diturunkan.

“Tidak hanya wacana populis. Keterlibatan nyata dibutuhkan. Selain bantuan sosial, perlu dipadu dengan program lintas sektor dari pemerintahan Jokowi”, kata Saadiah.

Ia menilai, beberapa agenda strategis yang selama ini telah disuarakan dari daerah belum mendapat respon wajar dari pemerintah. Padahal jika direalisasi, memberi value manfaat secara ekonomi dan kesejahteraan.

“Misalkan program strategis Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku dan kebijakan khusus untuk daerah kepulauan. Respon masih belum serius dari pemerintah. Padahal jika disetujui, dampaknya luar biasa secara ekonomi dan kesejahteraan bagi daerah’, sentil Saadiah.

Saadiah mensinyalir, ketimpangan kemiskinan di Indonesia juga berkorelasi dengan kandasanya pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan tidak merasa puas dengan capaian yang ada.

“Kinerja ekonomi dalam APBN Tahun 2019 hanya mencatat target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. Turun dibanding dengan target yang ditetapkan. Sejak 2015 angka pertumbuhan ekonomi makin terjun. Akibatnya urusan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan lamban untuk ditekan,” tandasnya.

Loading...