Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara tanpa Kehadiran Bupati

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, menandatangani surat pengesahan peraturan Tatib Pilwabup Lampung Utara, Rabu (22/9/2021).
Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, menandatangani surat pengesahan peraturan Tatib Pilwabup Lampung Utara, Rabu (22/9/2021).
Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh: Feaby Handana*

Setahun lebih sudah wacana Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Lampung Utara bergulir. Selama lebih satu tahun ini pula wacana itu tak kunjung terwujud menjadi kenyataan.

Melihat fakta tersebut, tak salah rasanya jika publik menganggap wacana ini tak ubahnya seperti pertunjukan akrobat belaka. Sebuah akrobat dengan hasil yang mak jelas.

Disebut seperti pertunjukan akrobat karena aksi yang dibuat selama ini tak lebih hanyalah sebuah reaksi terhadap aksi (desakan untuk menggelar Pilwabup)  semata. Reaksi agar tidak dicap menolak wacana pemilihan wakil bupati. ‎

Meski begitu,  harus diakui trik – trik yang dimainkan memang sangat memukau mata dan telinga publik, atau kalau boleh dikatakan teramat sangat sempurna. Penetapan Peraturan DPRD tentang Pilwabup, hingga pembentukan Panitia Pilwabup menjadi bagian dari trik jitu yang telah dimainkan.

Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk menggiring opini publik ‎bahwa mereka sangat serius untuk mewujudkan wacana itu. Dengan demikian, keraguan publik terhadap mereka akan tergerus dengan sendirinya seiring dengan trik yang telah mereka lakukan.

Yang dilakukan DPRD dan Bupati Lampung Utara dalam wacana Pilwabup Lampung Utara terkesan hanya sekadar saling lempar tanggung jawab dan saling oper bola panas. Gambarannya seperti ini: Ketika DPRD akhirnya mengesahkan Tatib Pilwabup dan membentuk Panitia Pilwabup, DPRD mengira tanggung jawab beralih ke Bupati Lampura.

Faktanya, Bupati Lampura tidak kalah cerdik. Ia merespons pengesahan Tatib Pilwabup dan pembentukan Panitia Pilwabub  dengan  menyuratib parpol untuk menggodok dua nama calon Wabup. Langkah ini otomatis membuat bola panas beralih ke parpol pengusung. Padahal, parpol tidak bisa bergerak begitu saja.

Awalnya trik tingkat tinggi itu memang sempat membuat publik terpukau. Mereka pun mulai terbuai dengan apa yang mereka lihat dan ‎yang mereka dengar, apalagi yang memainkannya para pesohor di Lampung Utara.

Meski terpukau, lambat laun publik pun muncul. Akhirnya publik pun tahu bahwa pelbagai trik yang dilakukan dirasa hanyalah sebuah angin surga semata. Sejuk dirasa, tapi tak mampu diraba, apalagi dijangkau mata.

Lantas, apakah ada salah yang dengan trik yang dimainkan tersebut sehingga membuat publik mulai tersadar? Tentu saja tidak. Tak ada yang salah dengan trik yang mereka jalankan. Yang salah, mungkin hanya kemampuan mereka dalam mengukur kecerdasan rakyatnya untuk menganalissi trik yang dibuat.

‎Kecerdasan berpikir inilah yang mengantarkan publik pada kesimpulan bahwa Pilwabup yang katanya dianggarkan sebesar Rp5,5 miliar hanyalah sebatas wacana. Sama sekali tak ada niatan bagi mereka yang terlibat di dalamnya — khususnya Bupati Budi Utomo —  dalam mewujudkan rencana itu. Kalau memang orang nomor satu itu mau, mungkin saat ini Lampung Utara telah memiliki ‎seorang wakil bupati.

Kesimpulan publik ini tentu tak dapat disalahkan. Orang awam pun tahu bahwa seorang bupati memegang peranan penting dalam persoalan ini. Dengan kekuasaannya, bupati dapat saja melakukan intervensi atau terlibat secara aktif agar rencana ini segera terealisasi. Partai politik pengusung pun rasanya tak akan dapat menolak intervensi itu. Toh, yang dapat menilai bagus atau tidaknya calon pendamping bupati, hanya bupati itu sendiri.

Kenyataan yang terjadi saat ini tidak demikian. Orang nomor satu di Lampung Utara ini terlihat tidak mau ambil pusing dengan wacana tersebut. Ia memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada partai politik pengusungnya terkait penggodokan dua nama calon pendampingnya.

Kabarnya, sikap acuh tak acuh Bupati Budi Utomo ini didasari oleh keengganannya untuk melanggar aturan. Aturan yang katanya menyebutkan bahwa seorang bupati tida  boleh melakukan intervensi terhadap proses pemilihan wakil bupati. Ditambah lagi, ia juga tak ingin melukai perasaan para petinggi partai politik pengusungnya dengan melakukan intervensi seputar hal itu.

Meski terlihat sebagai pilihan bijaksana, namun sejatinya sikap ini jauh dari kata bijaksana. ‎Bagaimana mungkin seorang bupati tidak mau tahu soal kriteria calon seorang wakil yang akan mendampinya? Artinya, ia tidak hadir dalam proses politik yang akan menentukan sosok yang akan mendampinginya hingga sisa masa jabatannya berakhir.

Tentu saja ini terlihat ganjil atau aneh. Jangankan  saat seseorang sudah menjadi kepala daerah. Ketika seseorang baru mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam pilkada pun biasanya ia sudah mematok kriteria untuk calon pendamping. Keanehan inilah yang memicu munculnya kecurigaan publik: jangan-jangan kengganan Bupati Budi Utomo untuk campur tangan dalam penentuan calon wakil bupati karena ia tidak mau berbagi kekuasaan. Kalau dugaan ini benar, maka akan menjadi keanehan pula. Sebab,  pembagian kekuasaan ini dibenarkan oleh aturan yang ada.***

*Jurnalis Teraslampung.com