Beranda Politik Pemilu 2014 Pemilu 2014, KPU Pusat Temukan Dugaan Mark-Up 881 Ribu Suara di Lampung

Pemilu 2014, KPU Pusat Temukan Dugaan Mark-Up 881 Ribu Suara di Lampung

260
BERBAGI
TERASLAMPUNG.COM –Kecurangan Pemilu 2014 rupanya sudah sampai ke para komioner KPU Pusat. KPU Pusat dikabarkan tidak akan buru-buru menetapkan hasil Pemilu Legislatif di Lampung karena adanya dugaan penggelembungan (mark-up) jumlah pemilih sehingga jumlah suara hasil Pemilu 2014 di Lampung jauh melibihi jumlah dafar pemilih tetap (DPT).
“Ini sangat memalukan. Pencurian suara justru dilakukan penyelenggara Pemilu. Akibatnya, kini KPU Lampung disarankan untuk menggelar pleno ulang penghitungan suara untuk guna memperbaiki hasil rekapitulas. Mereka diberi waktu hungga 6 Mei 2014 oleh KPU untuk menggelar pleno ulang karena diduga jumlah suara sah melebihi DPT,” kata Koordinator Petisi 28 Haris Rusly, di Jakarta, Minggu (27/4/3014).
Menurut Haris dengan adanya fakta itu maka Bawaslu Lampung mesti menghitung kesesuaian antara suara untuk DPR RI, DPD RI, DPRD l dan DPRD ll. Dilaporkan hampir merata di sejumlah daerah, terjadi mark up dan penggelembungan suara oleh Caleg
tertentu, menyebabkan tidak sesuainya suara yg masuk antara DPR RI dengan DPRD.
Haris mengatakan penggelembungan  suara Pemilu merupakan bentuk kebiadaban yang harus disertai konsekuensi hukum.
“Kami menemukan fakta, praktik manipulasi suara, politik
uang, dan aneka kecurangan lain pada Pemilu 2014 yang melibatkan 90 persen Caleg. Kami sarankan Bawaslu harus segera menggelar sidang untuk mengevaluasi dan membatalkan secara nasional hasil Pileg 2014,” kata dia.
Haris menduga, rendahnya angka golput dimanfaatkan oknum tertentu untuk dicoblos di tingkat PPS dan PPK.
“Itu bisa untuk memenangkan caleg tertentu. Kepada mereka
yang sadar diminta untuk segera kepung kantor KPU seluruh Indonesia untuk menuntut pembatalan hasil Pileg 2014 yang dijalankan dengan landasan politik uang dan manipulasi. Keterlibatan seluruh panitia penyelenggara Pemilu harus
diusut tuntas,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, rapat pleno rekapitulasi suara nasional di KPU RI mendadak memanas karena adanya perbedaan suara sangat besar, yakni mencapai 881 ribu suara di Provinsi Lampung. Pleno akhirnya memutuskan untuk menunda rekap dari KPU Lampung.
Fakta itu terungkap ketika komisioner KPU Provinsi Lampung memaparkan hasil penghitungan suara di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Parpol mendapati ada masalah dalam data yang disajikan.
Saksi dari Partai Hanura, Miriam S. Hariani, memprotes hal itu. “Perlu dipertanyakan untuk Lampung I ini, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos di Kota Bandarlampung itu nol.Ini sangat aneh.  Masa sih seluruh surat suara itu bersih semua?” kata Miriam, dalam rapat pleno rekapitulasi suara nasional di kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (27/4).
Miriam mencermati jumlah surat suara yang tidak digunakan. Menurut dia,  KPU Lampung tidak mencantumkan jumlahnya
berapa.
“Di sini kosong hasil rekapnya. Setelah saya jumlah sendiri hasilnya melampaui 5 persen,” paparnya.

Miriam juga memaparkan temuan formulir C1 di Lampung Tengah dan Mesuji baru diunggah sekitar 22%, lalu dugaan penggelembungan DPT di Lampung Tengah mestinya 2.285.583 pemilih, menjadi 2.320.673 pemilih.

“DPT dari mana itu? Sedangkan DPT itu sudah ditetapkan oleh KPU Pusat,” kata dia.

Loading...