Beranda News Pemilu 2019 Pemilu 2019, Enam Anggota DPRD Lampura Pindah Partai Politik

Pemilu 2019, Enam Anggota DPRD Lampura Pindah Partai Politik

744
BERBAGI
Ketua KPU Lampura, Marthon

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–KPU Lampung Utara (Lampura) menyatakan sedikitnya ada enam anggota legislatif yang pindah partai politik saat kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon peserta Pemilihan Legislatif tahun 2019.

“Seingat saya ada enam bakal calon anggota legislatif (anggota DPRD Lampura,red) yang mendaftarkan diri bukan dari partai politiknya yang lama,” terang Ketua KPU Lampura, Marthon, di kantornya, Selasa (7/8/2018).

Kendati menyebutkan terdapat enam anggota DPRD yang mendaftarkan diri sebagai Bacaleg dari partai politik berbeda, namun Marthon belum mau menjelaskan secara rinci siapa mereka dan dari partai politik mana saja.

“Kalau detailnya (siapa dan dari partai politik apa dan pindah ke mana) saya tidak‎ begitu ingat. Yang saya ingat ada enam Bacaleg,” katanya.

‎Keenam anggota DPRD tersebut diwajibkan melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Lampura saat mendaftar sebagai Bacaleg. Di samping itu, yang bersangkutan juga wajib melampirkan surat pernyataan dari pimpinannya semasa melakukan pendaftaran.

“Bagi Bacaleg yang pindah partai dan masih berstatus anggota DPRD wajib menyampaikan surat pengunduran diri dari sebagai anggota DPRD. Kedua surat pernyataan ini wajib dilampirkan oleh mereka semasa pendaftaran atau masa perbaikan berkas Bacaleg,” jelasnya.

Apabila tak melampirkan kedua surat pernyataan tersebut maka secara otomatis para Bacaleg itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ditetapkan dalam daftar caleg sementara (DCS). Penetapan DCS akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

“Kalau masih saja tidak melampirkan kedua surat itu maka yang bersangkutan dinyatakan TMS,” paparnya.

‎‎Namun terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi Bacaleg petahana, Marthon menjelaskan bahwa hal itu bukanlah kewenangan pihaknya melainkan kewenangan lembaga DPRD dan parpol tempatnya semula bernaung.

“Kalau persoalan PAW itu di luar kewenangan KPU,” kata dia.

Persoalan wajib mundurnya para anggota DPRD yang kembali menjadi Bacaleg tapi dari partai politik berbeda ‎juga ditegaskan dalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan nomor 160/6324/OTDA tertanggal 3 Agustus 2018. ‎

Loading...