Beranda Teras Berita Pemkab dan Pemkot Diminta Selektif Keluarkan Izin Pertambangan

Pemkab dan Pemkot Diminta Selektif Keluarkan Izin Pertambangan

190
BERBAGI
Kepala BPMP Lampung Budi Harto

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Lampung meminta pemerintah kabupaten/kota lebih selektif merekomedasian pemberian izin pertambangan pada perusahaan. Sampai saat ini BPMP Lampung telah menolak rekomendasi perizinan kepada 8 perusahaan karena tidak  melengkapi persyaratan.

“Karena syaratnya tidak lengkap, berkas yang diusulkan kami  kembalikan, Perusahaan harus melengkapi syarat, pasti kami keluarkan izin. Kalau rekomendasi itu sudah sampai kepada kami, kami  akan tinjau lapangan bakal tempat berdirinya perusahaan. Jika semua syarat lengkap, kami keluarkan izin,” kata Kepala BPMP Lampung, Budi Harto, Jumat (20/2).

Budi Harto mengatakan, pada tahun 2015 ini pemberian izin pertambangan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi Lampung. Sebab, Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah disahkan oleh DPR. UU itu merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur penguatan kewenangan perizinan pertambangan.

“Usulan itu dari bawah, jika izin lingkungan sudah memenuhi syarat, provinsi tidak masalah mengeluarkan  izin,” kata Budi, Jumat (20/2).

Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Piterdono menjelaskan mengenai perusahaan yang habis masa izinnya, Distamben akan segera memanggil pihak yang bersangkutan.

“Pemanggilan kita lakukan setelah data yang kita terima dari kabupaten/kota sudah lengkap. Kemudian kita cek lokasi untuk memperpanjang izin,” kata dia.

Sebelumnya, Dirjen Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah mengatakan, kewenangan gubernur dalam UU Pemda telah diperkuat dalam pemberian izin pertambangan. Salah satunya, gubernur memegang kewenangan penuh terkait izin dan pengelolaan pertambangan, pengelolaan hutan, kelautan, dan perikanan.

“Tadinya kewenangan itu ada di kabupaten/kota. Kami pindahkan ke gubernur karena ini kewenangan yang bersifat ekologis, rawan dengan penyimpangan,” kata Djohermansyah.

Selama ini, menurut dia, sulit mengontrol implementasi kewenangan yang bersifat ekologis tersebut karena dijalankan oleh 497 kabupaten/kota ditambah daerah pemekaran. Jika dikelola pemerintahan provinsi, diharapkan pengawasan dan fungsi kontrol berjalan lebih baik.

Selain itu, dari aspek sumber daya manusia, pemerintahan tingkat provinsi lebih mencukupi, baik kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan personel yang ahli mengurus tambang, kehutanan, perikanan, dan kelautan lebih baik di provinsi.

“Kalau di kabupaten, kadang Dinas Pertambangan kepala dinasnya enggak ngerti atau bukan ahli pertambangan,” katanya.

Ariftama

Loading...