Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pemkab Lampung Utara akan Ajukan Pinjaman Rp325 Miliar ke BJB

Pemkab Lampung Utara akan Ajukan Pinjaman Rp325 Miliar ke BJB

1132
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara
Kantor Pemkab Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Guna menggenjot laju pembangunan di wilayahnya pada tahun 2020, Pemkab Lampung Utara ‎berupaya kembali mengajukan pinjaman kepada Bank Jabar Banten sebesar Rp325 Miliar.

Kendati demikian, rencana tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, rencana ‎pinjaman itu harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari lembaga legislatif.

Pentingnya persetujuan lembaga DPRD inilah yang membuat pihak eksekutif menggagas pertemuan bersama kalangan DPRD guna membahas tujuan berikut kegunaan pinjaman tersebut di gedung DPRD Lampung Utara, Kamis ‎(13/6/2019).

Pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam tersebut dihadiri oleh sejumlah petinggi Pemkab dan DPRD Lampung Utara. Dari pihak Pemkab yang hadi di antaranya Penjabat Sementara Sekretaris Kabupaten (Sofyan), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Desyadi). Lalu, dari kalangan DPRD yang hadir di antaranya Wakil Ketua II (Herwan Mega), Wansori, Emil Kartika Chandra, Madri Daud.

Usai pertemuan, Sofyan mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan kali ini untuk menj‎elaskan kepada pihak legislatif seputar rencana peminjaman dana berikut tujuan dan kegunaannya.

Pinjaman dana yang berasal dari ‘luar’‎ itu seperti yang mereka sampaikan dalam rapat rencananya akan dialokasikan untuk percepatan pembangunan pada tahun 2020 mendatang.

Jika disetujui dan terealisasi nantinya ratusan Miliar dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur, kesehatan, dan perdagangan.

“Tahun 2020, kami ingin lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan RS berikut alat kesehatannya, serta perbaikan pasar,” paparnya.

Menurut Sofyan, rencana percepatan pembangunan yang akan mereka lakukan ini tidak akan bisa berjalan manakala pihak legislatif tidak menyetujui rencana tersebut. Berdasarkan ketentuan, rencana pinjaman itu baru dapat dilakukan jika kalangan legislatif memberikan persetujuan.

“Sebagai tahap awal, rencana ini sudah kami sampaikan dan masih akan ada pembahasan lebih detil terkait tujuan dan kegunaan dana pinjaman itu,” jelas dia.

Loading...