Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pemkab Lampung Utara akan Melelang Sejumlah Mobil Dinas

Pemkab Lampung Utara akan Melelang Sejumlah Mobil Dinas

471
BERBAGI
Bupati Agung Ilmu Mangkunegara memeriksa kondisi kendaraan dinas dalam apel kendaraan, Senin sore (31/7/2018)
Bupati Agung Ilmu Mangkunegara memeriksa kondisi kendaraan dinas dalam apel kendaraan, Senin sore (31/7/2018)

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara berniat melelang mobil – mobil dinas ‎yang kondisi tidak laik pakai atau umurnya sudah cukup tua. Langkah ini untuk menekan besarnya biaya perawatan mobil – mobil itu tiap tahunnya.

“Menindaklanjuti instruksi Pak Bupati Agung untuk melelang kendaraan dinas yang sudah tua atau kerap mengalami kendala maka dalam waktu dekat kami akan melakukan lelang kendaraan. Sementara sudah‎ ada 30 unit mobil dinas yang akan dilelang,” terang Kepala Bidang Inventaris Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Lampung Utara, Trisando Thama, di kantornya, Rabu (1/8/2018).

Trisando mengatakan, jumlah kendaraan dinas yang akan dilelang kemungkinan besar akan terus bertambah. Hal ini dikarenakan pihaknya masih terus melakukan inventarisir di tiap instansi untuk menentukan mobil – mobil mana saja yang dapat dilelang.

“Kebanyakan mobil yang akan dilelang tersebut merupakan mobil ‎keluaran lama dan kerap mengalami kendala atau sering mendapat perbaikan. Lelang kendaraan dinas ini akan menghemat biaya pengeluaran ‎untuk perawatan mobil – mobil yang kerap mengalami masalah,” jelasnya.

Trisando menuturkan, ‎setelah proses inventarisir mobil mana saja yang layak dilelang selesai maka pihaknya akan mengundang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro‎ untuk memberikan taksiran harga tiap unit mobil yang akan dilelang.

“Tapi sebelum taksiran harga, pihak KPKNL terlebih dulu mengecek fisik kendaraan ‎dan kelengkapan administrasi kendaraan yang akan dilelang,” urai dia.

Adapun dasar hukum lelang, menurut dia, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan barang milik negara/daerah. Sedangkan kriteria kendaraan yang diperbolehkan untuk dilelang ialah usia kendaraan harus minimal 5 tahun, telah memiliki kendaraan pengganti dan biaya operasional lebih besar ketimbang biaya pemeliharaan dinas.

‎”Dalam pelaksanaan lelang nantinya juga akan bekerja sama dengan KPKNL Metro selaku ‎lembaga yang ditunjuk negara untuk melakukan penilaian dan lelang. Berapapun hasil lelang akan masuk ke dalam pendapatan daerah,” paparnya.‎

Loading...