Pemkab Lampung Utara Terkesan tak Peduli terkait Dana Desa Kinciran

Uang/ilustrasi
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara terkesan tidak begitu memedulikan nasib dana Desa Kinciran yang hingga kini tak dapat dicairkan. Buktinya, janji akan berkonsultasi ke Pemerintah Pusat terkait hal itu hingga kini tak jua dilakukan.

“Saya belum ke Kementerian Keuangan karena kita harus membukanya dari sana,” kata Wakil Bupati Ardian Saputra, Kamis (27/7/2023).

Ardian menjelaskan bahwa peluang Desa Kinciran untuk memperoleh kembali dana desanya masih terbuka. Meski begitu, pihaknya harus terlebih dulu menjelaskan alasan mengapa persoalan ini sampai terjadi pada Pemerintah Pusat.

“Saya akan berkoordinasi dulu dengan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten terkait hal ini sebelum berangkat ke Jakarta,” terangnya.

Pada Kamis (13/7/2023), Ardian sempat menjanjikan bahwa pihaknya akan berkonsultasi pada Pemerintah Pusat mengenai persoalan dana Desa Ki.ciran. Tujuannya, tak lain agar Desa kinciran dapat kembali memperolehnya.

“Mungkin, Senin mendatang, kami akan konsultasi ke sana,” katanya usai meninjau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Kotabumi Selatan belum lama ini.

Hangusnya dana Desa Kinciran itu disebabkan oleh tidak adanya Penjabat Kepala Desa Kinciran. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi beralasan lambannya pengangkatan Pj Kepala Desa itu akibat status hukum yang menyeret mantan kepala desa sebelumnya masih belum berkekuatan hukum tetap.

Mantam Kepala Desa Kinciran, J dan putranya, RS sendiri ditahan oleh pihak kejaksaan karena diduga menyimpangkan dana Bumades Rp1,2 miliar pada awal Oktober 2022. Pada awal Juni 2023, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mendiskon vonis J dari empat tahun tiga bulan penjara menjadi empat tahun penjara. J juga diwajibkan membayar denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.