Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pemkab Lampura Dalami Dugaan Kebocoran Uang PPJ

Pemkab Lampura Dalami Dugaan Kebocoran Uang PPJ

1058
BERBAGI
Suasana aksi unjuk rasa GMBI Lampung Utara untuk mendesak pemkab mengusut tuntas dugaan pengemplangan PPJ.
Suasana aksi unjuk rasa GMBI Lampung Utara untuk mendesak pemkab mengusut tuntas dugaan pengemplangan PPJ

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Persoalan dugaan kebocoran uang Pajak Penerangan Jalan di PLN Unit Layanan Pelanggan Bumi Abung, Lampung Utara ternyata turut menyita perhatian pihak pemkab. Bahkan, mereka telah menginstrusikan jajarannya untuk meneliti dugaan kebocoran tersebut.

“Soal Pajak Penerangan Jalan, saya sudah perintah Inspektur Kabupaten Lampung Utara untuk mengkaji dan menelitinya,” tegas Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, Kamis (24/9/2020).

Apa yang disampaikan oleh Budi Utomo itu untuk menanggapi saran dari juru bicara panitia kerja Badan Anggaran Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Sementara APBD Perubahan 2020, Nurdin Habim. Saran itu disampaikannya di atas podium sesaat usai membacakan hasil pembahasan Panjan Banggar.

Budi juga menjelaskan, tak menutup kemungkinan dalam pengkajian dan penelitian seputar persoalan itu akan melibatkan kalangan legislatif. Tujuannya supaya persoalan tersebut dapat benar – benar diketahui kebenarannya.

“Kalau perlu libatkan rekan – rekan di legislatif agar dapat disampaikan dan diinformasikan kepada masyarakat,” tandas dia.

Dugaan kebocoran atau pengemplangan PPJ mendapat sorotan pelbagai pihak. Mulai dari LSM, DPRD hingga pihak kejaksaan. Dari kalangan LSM ada GMPK, dan GMBI. Bahkan, oleh GMPK persoalan ini telah dilaporkan ke pihak legislatif.

Sementara dari pihak ‎Kejaksaan Negeri Lampung Utara, mereka menyatakan kesiapannya untuk mendalami persoalan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Kasie Intelejen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Hafiezd belum lama ini.

Di sisi lain, pihak legislatif ‎langsung merespon laporan dari GMPK dengan melakukan rapat lintas komisi bersama perwakilan pihak PLN sempat dilakukan belum lama ini. Sayangnya, rapat terpaksa ditunda akibat pihak PLN tak dapat memberikan data pelanggan sesuai keinginan dari anggota DPRD Lampung Utara.

Selain itu, penundaan juga dikarenakan perwakilan PLN, Ilyas yang hadir dalam rapat memberikan data yang jauh berbeda dengan data disampaikan oleh manajer ULP Bumi Abung, Benni Adenata. Rapat kemudian diagendakan kembali dalam waktu dekat. ‎Sayangnya, meningkatnya jumlah pasien Covid-19 membuat pihak legislatif terpaksa menunda sementara untuk kembali memanggil pihak PLN.

Dalam rapat dengar pendapat lintas komisi itu, pihak perwakilan PLN, Ilyas mengatakan bahwa jumlah pelanggan listrik Lampung Utara ‎mencapai 91.867 pelanggan. ‎Jika dibandingkan dengan data yang disampaikan ini oleh Manajer PLN ULP Bumi Abung, Benni Adenata kepada awak media pada Rabu (2/9/2020) jelas sangat berbeda. Kala itu, menurut Benni, total pelanggan listrik khusus Lampung Utara berdasarkan data terakhir berjumlah 140 ribu. ‎Artinya terdapat selisih sekitar 50.000 ribu pelanggan jika data keduanya dibandingkan satu sama lain.

Dugaan pengemplangan PPJ ini berawal dari ketimpangan besaran PPJ yang disetorkan kepada pemkab dengan perkiraan perhitungan total PPJ yang diraup oleh pihak PLN ULP Bumi Abung tiap tahunnya. Perkiraan perhitungan total PPJ didapat berdasarkan jumlah pelanggan dan biaya penggunaan listrik pelanggan tiap bulannya.

Kala itu, Benni menyebutkan, pemakaian listrik para pelanggan tegangan 900 VA berada di kisaran antara Rp300 ribu hingga Rp400 ribu/bulannya.‎ Sementara, biaya pemakaian listrik pelanggan 1300 VA mencapai kisaran antara Rp800 ribu hingga 900 ribu/bulan.

Jika merujuk keterangan Benni tersebut maka total PPJ yang dihasilkan perkiraannya mencapai Rp4,4 Miliar/bulannya atau Rp53,7 Miliar di tahun 2019. Perkiraan ini berasal dari perhitungan persentase PPJ dan total pelanggan serta biaya pemakaian yang mengambil tarif ‘tengah’ Rp400 ribu per pelanggan untuk memudahkan perhitungan.

Dengan besaran perkiraan perhitungan PPJ yang didapat maka hal ini diduga tidak sesuai dengan PPJ yang disetorkan ke Pemkab Lampung Utara. Untuk tahun 2019, PPJ yang disetorkan kepada pihak pemkab hanya Rp18 Miliar. Artinya, diduga terdapat selisih Rp35 an Miliar dari perolehan PPJ yang didapat dan penyetoran PPJ ke pemkab pada tahun tersebut.

Loading...