Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pemkab Lampura Diduga tak Gubris Kebijakan Tunjangan Pulsa PNS

Pemkab Lampura Diduga tak Gubris Kebijakan Tunjangan Pulsa PNS

392
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Entah apa alasannya, Pemkab Lampung Utara sepertinya belum menerapkan kebijakan anggaran pulsa sebesar Rp200-400 ribu kepada para Aparatur Sipil Negara di lingkungannya. Padahal, kebijakan itu telah diberlakukan sejak tanggal 31 Agustus lalu.‎

Indikasi belum diterapkannya kebijakan itu menguat dikarenakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok enggan menjawab pertanyaan wartawan Teraslampung.com. Pertanyaan seputar persoalan ini disampaikan melalui pesan WhatsApp, Rabu (23/9/2020) sekitar pukul 12.58 WIB. Padahal, yang bersangkutan diketahui membuka aplikasi WhatsApp satu jam setelahnya.

Dari lima pertanyaan yang diajukan, tak ada satu yang dijawab oleh orang nomor satu di kalangan ASN Lampung Utara. Kelima pertanyaannya itu di antaranya kapan kebijakan itu diterapkan, kriteria ASN yang dapat ‘uang pulsa’, dan apakah kebijakan ini tak akan mengganggu stabilitas keuangan Pemkab Lampung Utara yang sedang ‘kesulitan’ keuangan.

‎Kebijakan anggaran pulsa itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020. Keputusan Menteri ini ditandatangani oleh Sri Mulyani Indrawati pada 31 Agustus 2020.

Terdapat delapan ketetapan yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Ketetapan itu di antaranya berisikan kriteria pejabat, pegawai, mahasiswa yang berhak mendapatkannya, sumber anggaran, dan kapan waktu pemberlakuannya.

Delapan ketetapan itu di antaranya, pertama, menetapkan besaran biaya paket data dan komunikasi untuk pejabat setingkat eselon I dan II atau yang setara sebesar Rp 400 ribu per orang per bulan. Sedangkan pejabat setingkat eselon III atau yang setara ke bawah sebesar RP 200 ribu per orang per bulan.

Kedua, biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).

Selanjutnya, pendanaan yang diperlukan dalam rangka pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, dan Diktum Ketiga berasal dari hasil optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran.

Kemudian, pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, Diktum Ketiga dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Keenam, pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna anggaran pada masing-masing kementerian negara/lembaga melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, Diktum Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketujuh, pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, segala pemberian biaya paket data dan komunikasi yang ditetapkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku. Kedelapan, Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Loading...