Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pemkab Lampura Kalah dalam Kasus Gugatan Calon Kades Bandar Putih

Pemkab Lampura Kalah dalam Kasus Gugatan Calon Kades Bandar Putih

1236
BERBAGI
Karjuli Ali, Kuasa hukum Samsi Eka Putra

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara (Lampura) kalah dalam kasus gugatan yang diajukan oleh Syamsi Eka Putra, calon Kepala Desa Bandar Putih, Kotabumi Selatan. Hal itu setelah Pengadilan Negeri Kotabumi memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Syamsi dalam sidang putusan yang digelar Kamis (14/12/2017) sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Syamsi Eka Putra sendiri adalan salah satu calon yang akan maju dalam Pilkades di Desa Bandar Putih. Sayang, pencalonannya terpaksa digugurkan oleh panitia Pilkades tingkat desa dan Panitia Pilkades Serentak tingkat kabupaten. Alasannya, yang bersangkutan disinyalir memiliki hubungan kekerabatan tingkat tiga dengan salah seorang calon kades lainnya yang akan ikut Pilkades di desa itu.

”Klien saya, Syamsi Eka Putra digugurkan dalam Pilkades karena dinilai memiliki hubungan kekerabatan derajat ketiga dengan dengan Topan (calon kades lainnya, Red). Padahal, status kekerabatan mereka berdua hanyalah sepupu,” ‎kata kuasa hukum Syamsi, Karjuli Ali usai sidang.

‎Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), menurut Karjuli, hubungan mereka berdua masuk dalam derajat keempat dan bukan derajat ketiga seperti yang diutarakan oleh panitia saat itu. Dengan demikian, ‎alasan yang digunakan oleh panitia yang telah menggugurkan pencalonan kliennya sangat tidak tepat.

Masih menurut Karjuli, selain mengabulkan sebagian tuntutan, majelis hakim sidang putusan Pengadilan Negeri Kotabumi‎ mewajibkan pihak tergugat I (Panitia Pilkades Tingkat desa), II (Panitia Pilkades tingkat kabupaten) dan turut tergugat (Bupati Lampura) untuk membayar denda sebesar Rp25 juta.

‎”PN Kotabumi juga menyatakan jika keputusan dalam Pilkades 2017 tidak memiliki kekuatan hukum. Karenanya kami akan tindaklanjuti dengan mem-PTUNkan keputusan bupati tersebut,” tandas dia.

Dalam amar putusan sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kotabumi, sekitar pukul 16.00 WIB, Kamis (14/12) dan dibacakan oleh hakim ketua Faisal Juhri, S.H.,M.H., dan anggota Imam Munandar, S.H., M.H., Suhadi Putra Wijaya, S.H., M.H., bahwa, selaku tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain. Sehingga majelis hakim mewajibkan tergugat membayar denda Rp 25 juta kepada penggugat dan menyatakan SK Pelantikan Kades Serentak Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Loading...