Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pemkab Lampura Klaim DPRD Sepakat Bahas RPJMD

Pemkab Lampura Klaim DPRD Sepakat Bahas RPJMD

138
BERBAGI
Pj Sekkab Lampung Utara, Sofyan
Pj Sekkab Lampung Utara, Sofyan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara mengklaim jika pihak legislatif telah sepakat untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Jika ini benar terealisasi maka baik bupati maupun anggota DPRD akan terbebas dari sanksi keuangan.

“Rapat hari ini bersama rekan – rekan legislatif menghasilkan kesimpulan untuk segera membahas RPJMD,” terang Penjabat Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Sofyan usai rapat bersama dengan pimpinan sementara DPRD, Kamis (19/9/2019).

‎Keputusan untuk segera membahas RPJMD ini diambil setelah pihak eksekutif dan legislatif melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri belum lama ini. Hasil konsultasi, pihak Kemendagri ‘mengizinkan’ kepada pimpinan sementara DPRD Lampung Utara untuk membahas dan bahkan mengesahkan RPJMD.

“Pihak Kemendagri menyatakan bahwa RPJMD dapat dibahas dan ditetapkan oleh pimpinan sementara,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Lampung Utara, Adrie mengatakan bahwa dasar hukum pembahasan RPJMD oleh pimpinan sementara ialah surat Kemendagri dengan nomor : 160/8945/SJ.

Surat ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo pada 3 September 2019. Adapun dasar dari surat ini ialah merujuk pada Undang – Undang Nomor 23/2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

“Kedua aturan ini yang menjadi dasar hukum keputusan dari pihak Kemendagri,” kata dia.

Pembahasan RPJMD ‎mengalami tarik – ulur lantaran terbentur dasar hukum. Belakangan terbit surat edaran dari Kemendagri yang mengizinkan pimpinan sementara DPRD untuk membahas dan menetapkan RPJMD.

Dalam perjalanannya, sempat terjadi silang pendapat antara pihak ‎eksekutif dan legislatif terkait surat ‘sakti’ tersebut. Pihak eksekutif cenderung mendukung surat itu, sedangkan pihak legislatif terlihat ragu untuk melaksanakannya.

‎Singkat cerita, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berkonsultasi dengan pihak Kemendagri mengenai kepastian hukum pembahasan RPJMD.

Loading...