Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pemkab Lampura Terkesan Setengah Hati Tangani Temuan BPK RI

Pemkab Lampura Terkesan Setengah Hati Tangani Temuan BPK RI

1065
BERBAGI
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Pemkab Lampung Utara terkesan ‘setengah hati’ menangani persoalan potensi kerugian daerah yang menjadi rekomendasi dari BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019. Indikasinya, mereka terlihat kebingungan mengenai langkah apa yang akan diambil terhadap pejabat yang belum mengembalikan seluruh kerugian daerah tersebut.

“Sementara kan sudah ditangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP dalam hal ini Inspektorat. Nanti, Inspektorat komunikasi dengan BPK RI langkah – langkah yang harus dilakukan,” terang Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok, Kamis (17/9/2020).

Saat wartawan Teraslampung.com menanyakan kepada Lekok apakah persoalan ini kemungkinan akan dibawa ke ranah hukum lantaran telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh BPK, kala itu Lekok hanya menjawab masih menunggu perkembangan persoalan ini terlebih dulu sebelum menentukan langkah.

“Kita lihat saja nanti perkembangannya karena ada porsi BPK, ada porsi APIP, dan ada juga porsi APH,” ‎kelitnya.

Sebelumnya, meskipun tenggat waktu yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah lama habis, namun sejumlah pihak ternyata‎ masih belum sepenuhnya mengembalikan kerugian daerah ‎tersebut.

“Memang masih ada pihak yang belum mengembalikan temuan dari BPK itu meski batas waktunya sudah lama lewat,” kata Kepala Inspektorat Lampung Utara, Mankodri kala itu.

Sejumlah pihak itu di antaranya Bagian Admin‎istrasi Pembangunan sebesar Rp400 juta, 14 rekanan di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp300 juta, 1 rekanan di Dinas Perdagangan sebesar Rp89 juta.

“Alasan mereka bermacam – macam. Ada yang belum memiliki uang dan ada pula yang kurang puas atas temuan itu,” jelasnya.

Masih belum rampungnya proses pengembalian kerugian daerah itu telah dilaporkan oleh mereka pada BPK perwakilan Lampung. ‎Nanti, pihak BPK-lah yang akan menentukan langkah apa yang akan diambil terkait persoalan itu.

“Walau batas waktunya sudah lewat, tapi masih tetap berupaya melakukan penagihan kepada mereka,” kata dia.

Loading...