Beranda Ruwa Jurai Mesuji Pemkab Mesuji Sosialisasikan Peraturan kepada Warga Register 45

Pemkab Mesuji Sosialisasikan Peraturan kepada Warga Register 45

261
BERBAGI
Bupati Mesuji Khamami saat memberikan penjelasan peraturan berkaitan dengan tanah Register 45, di Aula Rumah Dinas Bupati, Selasa, 2 September 2014. (Ist)

MESUJI, Teraslampung.com — Pemerintah Kabupaten Mesuji menggelar silaturahmi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada para warga Register 45 Sungai Buaya, di Aula Rumah Dinas  Bupati, Selasa )2/9).

Di hadapan puluhan koordinator lapangan (korlap) warga Register 45, Bupati Mesuji, Khamami, memberikan arahan dan penjelasan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persoalan di Register 45 Sungai Buaya.

Seperti diketahui, persoalan tanah Register 45 Sungai Buaya hingga saat ini masih berlarut-larut karena belum adanya titik temu antara Kementerian Kehutanan RI dengan warga perambah Register 45. Tanah tersebut sebenarnya adalah milik negara, namun dikelola oleh PT Silva Inhutani Lampung menjadi hutan produksi dengan diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).

“Tanah Register 45 adalah tanah milik negara. Jadi jika warga Register 45 meminta untuk diberikan tanah di Register 45, maka yang berhak memutuskan adalah Kementerian Keuangan, karena merupakan aset negara,  hal ini telah diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah. Jika menilik kepada Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka tindak perambahan hutan dapat dikenakan hukuman lebih dari 5 tahun,” kata Khamami.

Diakuinya, Pemerintah Kabupaten Mesuji sebenarnya telah melaksanakan berbagai usaha dalam menyelesaikan masalah ini, salah satunya dengan menyampaikan gagasan untuk mengadakan program kemitraan kepada Kementerian Kehutanan RI.

“Kami telah berinisiatif dengan mengajukan permohonan program kemitraan kepada Kementerian Kehutanan, yaitu dengan mengadakan kegiatan bercocok tanam, di antara tanaman produksi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan, bahwa yg diperbolehkan untuk mengikuti program kemitraan adalah warga sekitar,” imbuhnya.

Bupati mengharapkan warga Register 45 untuk selalu bersikap kooperatif dengan pemerintah, karena Kabupaten Mesuji saat ini sedang giat-giatnya dalam membangun, sehingga diperlukan dukungan dari masyarakat.

“Saya juga menghimbau agar jangan percaya kepada orang yang tidak mengerti aturan, apalagi yang tidak suka dengan pemerintah. Kami selama ini telah melakukan berbagai usaha, jadi tidak benar jika kami mengombang-ambingkan masyarakat. Kami selalu terbuka, jika ada masyarakat yang ingin bertanya,”kata Khamami.

Ditemui seusai acara, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Mesuji, Murni, mengatakan bahwa acara tersebut digelar dalam rangka silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan para warga Register 45.

“Selain untuk sarana silaturahmi, acara tersebut dimaksudkan dalam rangka sosialisasi Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan,” katanya.

Loading...