TERASLAMPUNG. COM — Pemkot Bandarlampung berharap bisa mempertahankan capaian indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) 2023 tetap tertinggi se-Lampung namun dengan indeks yang lebih tinggi.
“Kami berharap bisa mempertahankan indeks MCP seperti tahun lalu (2022) tertinggi se-Lampung tapi indeksnya naik,” kata Sekdakot Iwan Gunawan, usai rapat dengan KPK di ruang rapat Kantor Inspektorat Kota Bandarlampung, Kamis, 15 Juni 2023.
Sementara itu, pertemuan dengan KPK tersebut Iwan Gunawan menjelaskan pihak KPK meminta progres report apa-apa yang sudah dilakukan Pemkot Bandarlampung.
“Dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 di Lingkungan Pemkot Bandarlampung yang dibahas progres yang sudah dilakukan Pemkot. Karena sekarangkan sudah pertengahan tahun, para kepala OPD melaporkan progres apa-apa yang sudah dilakukan dan akhir tahun KPK akan datang lagi untuk memberikan penilaian,” jelasnya.
Capaian indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2022 Kota Bandarlampung tertinggi se-Lampung dengan indeks MCP 96,27. Selain tertinggi se-Lampung juga rangking dua tingkat kota se-Indonesia.
Adapun MCP itu untuk mendapatkan pelaporan atas upaya pencegahan korupsi kepada pemerintah daerah dengan tujuan:
1. Melakukan identifikasi titik rawan korupsi sehingga dapat memetakan potensi kerawanan korupsi pada Pemerintah Daerah.
2. Mendorong komitmen Kepala Daerah beserta Pejabat dan Pegawai ASN Daerah termasuk unsur legislatif serta stakeholder terkait lainnya dalam pencegahan korupsi.
3. Mendorong pemerintah daerah melakukan transformasi nilai dan praktik pencegahan korupsi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Memastikan implementasi dan konsistensi sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun.
5. Memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait langkah perbaikan tata Kelola pemerintahan yang dapat mencegah praktik korupsi daerah.
Sementara ruang lingkup ataupun area intervensi MCP pada tingkat Kota untuk tahun 2023 sebagai berikut:
1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Perizinan
4. Pengawasan APIP (Aparat Pengendalian Intern Pemerintah)
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pajak Daerah
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Dandy Ibrahim
