Pemkot Bandarlampung Izinkan 18 Gerai Bakso Sony Kembali Buka Asal…

  • Bagikan
Gerai Bakso Sony/Son Hajisony di Kemiling, satu dari 12 gerai yang ditutup sementara oleh TP4D Pemkot Bandarlampung, Senin (20/9/2021). Foto: Teraslampung.com/Dandy Ibrahim
Gerai Bakso Sony/Son Hajisony di Kemiling, satu dari 12 gerai yang ditutup sementara oleh TP4D Pemkot Bandarlampung, Senin (20/9/2021). Foto: Teraslampung.com/Dandy Ibrahim

TERASLAMPUNG.COM – Pemkot Bandarlampung akan mengizinkan pengelola Bakso Sony kembali membuka 18 gerainya yang ditutup karena tidak menyetorkan pajak asalkan pemilik gerai bakso terbesar di Lampung itu mau menandatangani pakta integritas. Pakta integritas itu berisi komitmen untuk memasang dan mengoperasionalkan alat pencatat transaksi atau tapping box.

Ketua Tim Pengendalian Pemeriksaan Pengawasan Pajak Daerah (TP4D) Kota Bandarlampung M. Umar menjelaskan 18 gerai Bakso Sony yang ditutup sementara/segel bisa segera dibuka jika pihak Bakso Sony bersedia menandatangani pakta integritas dan taat aturan.

“Pada prisipnya kami (Pemkot) siap membantu dunia usaha berkembang dan siap juga bekerjasama. Dalam konteks Bakso Sony pada prinsipnya sudah ada titik temu, titik temuanya mereka akan taat azas hukum/aturan. Tinggal masalah tehnis dimana Bakso Sony bukan hanya jual bakso saja tapi jual oleh-oleh. Nah yang oleh-oleh itu tidak masuk dalam pajak kita, itu yang sedang dibahas seperti apa metodenya,” kata M. Umar di Gedung Semergou, Selasa, 28 September 2021.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih menunggu hasil konsolidasi mereka (Bakso Sony) dulu.

“Kalau selesai hari ini mungkin besok ada kabarnya. Kalau mereka mau menandatangani pakta integritas,  gerai-gerai Bakso Sony secepatnya kita buka kembali,” kata Ketua TP4D M. Umar yang juga Kepala Inspektorat Kota Bandarlampung itu.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) Kota Bandarlampung Yanwadi mengatakan pihak Bakso Sony meminta hanya menggunakan cash register milik mereka sedangkan dalam aturan Perwali hal itu tidak bisa dilakukan ini juga yang belum mereka sepakati.

“Dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 43 tahun 2018 disebutkan wajib pajak dilarang menggunakan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha selain yang telah dipasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha oleh BPPRD jadi tidak bisa pake alat selain milik kita,” katanya.

“Nah, bagaimana soal yang oleh-oleh. Tehnisnya ya harus dipisah atau disekat. Oleh-oleh kan tidak kena pajak daerah,” tambah Yanwardi.

Sementara itu, pengacara Bakso Sony Grup Dedi Setiadi saat dihubungi teraslampung.com via aplikasi WhatsApp mengatakan dia sedang berdiskusi dengan pihak manajemen. “

Mohon maaf belum bisa kami jawab kami masih diskusi dengan pihak management Bakso Sony.”

Permintaan manajemen Bakso Sony untuk menggunakan cash register milik mereka tentu sulit diwujudkan sebab dari pantauan teraslampung.com cash register milik mereka tidak online seperti milik pengusaha francaise yang beroperasi di Kota Bandarlampung.

Masalahnya, bagaimana pihak BPPRD bisa memantau transaksi Bakso Sony jika alatnya offline dan bagaimana juga bentuk transparansi pembayaran pajaknya.

Dandy Ibrahim

  • Bagikan
You cannot copy content of this page