Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung Pemkot Bandarlampung Mulai Berlakukan Bekerja dari Rumah bagi ASN

Pemkot Bandarlampung Mulai Berlakukan Bekerja dari Rumah bagi ASN

403
BERBAGI
Walikota Bandarlampunh, Herman HN

Dandy Ibrahim | Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19, Pemkot Bandarlampung hari ini (26/3/2020) mulai memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFM) bagi para aparat sipil negara (ASN). Kebijakan ini berdasarkan pada surat edaran (SE) Walikota Bandarlampung, Herman HN,  Nomor 443/452/IV.06/2020 tanggal 24 Maret 2020.

SE Walikota Bandarlampung itu menindaklanjuti keputusan Presiden RI nomor 7 tahun 2020, Surat Edaran Menpan-RB Nomor 19/2020 dan Surat Edaran Gubernur Lampung.

“Untuk meminimalkan penyebaran virus Covid-19 seluruh ASN dapat melaksanakan tugas pekerjaan dinas di rumah masing-masing (bukan libur), dengan ketentuan tidak mengurangi kinerja masing-masing Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD),” jelas juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandarlampung, Ahmad Nurizki, Kamis, 26 Maret 2020.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) itu mengatakan, bagi seluruh pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, kecamatan, dan kelurahan tetap bertugas seperti biasa. Untuk pelaksana atau staf dapat bekerja di rumah mulai 26 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian.

“Untuk staf atau pelaksana dengan catatan, tetap berada di rumah masing-masing. Tidak boleh ke luar kota dan bisa dikontak sewaktu-waktu. khususnya pada jam kantor. Mereka juga diminta untuk selalu melakukan koordinasi,” kata Ahmad Nurizki.

Menurut Nurizki, kebijakan ini tidak berlaku untuk ASN yang bertugas di bagian pelayanan seperti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah (BPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan.

“Untuk bagian pelayanan masyarakat surat edaran itu tidak berlaku, mereka tetap bertugas seperti biasa melayani masyarakat. Tehnisnya akan diatur oleh masing-masing kepala OPD” ujarnya.

 

Loading...