Beranda News Pusiban Pemprov Bahas Draf Perjanjian Kerjasama Dengan DKI Jakarta Soal Kebutuhan Pangan

Pemprov Bahas Draf Perjanjian Kerjasama Dengan DKI Jakarta Soal Kebutuhan Pangan

136
BERBAGI

Rapat membahas draf kerjasama kebutuhan pangan di ruang asisten bidang Ekbang, Selasa (23/6) 

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Pemerintah Provinsi Lampung membahas Draf Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Penyediaan Kebutuhan Pangan  dari Provinsi Lampung untuk DKI Jakarta.  Perjanjian merupakan tindak lanjut MoU (Nota Kesepakatan) Nomor 14 Tahun 2015, Nomor 520/1137/04/2015 yang telah ditandatangani 15 April lalu. Rapat dipimpin oleh Asisten Bidang Ekbang Adeham di Ruang Kerja Asisten Bidang Ekbang , Selasa  (23/6) . Rapat  dihadiri oleh  Kepala Biro Perekonomian Fahrizal, Tenaga Ahli Gubernur Dr. Ayi Ahadiyat dan satuan kerja terkait.

Draf Perjanjian Kerjasama tersebut menyebutkan bahwa Pemprov Lampung akan memasok produk komoditi agro dengan harga yang kompetitif dan bermutu untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat DKI Jakarta.  Komoditi yang akan dipasok meliputi hasil pertanian, hortikultura dan tanaman pangan antarlain berupa beras, aneka umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan. Untuk komoditas perkebunan seperti kopi, gula, kelapa, minyak goreng dan seterusnya. Selain itu komoditas lain berupa hasil peternakan seperti daging sapi, daging ayam, susu dan telur serta hasil kelautan dan perikanan.

Pemerintah DKI Jakarta dalam perjanjian kerjasama tersebut memiliki kewajiban antara lain, mendorong BUMD/Swasta untuk berpartisipasi dalam meningkatkan produksi komoditas argo, menata dan mengatur system distribusi dan pasar di wilayah DKI Jakarta, serta menjamin pembelian produk pasokan kebutuhan pangan. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga bertanggungjawab terhadap distribusi dan pemasaran produk dari Lampung ke pasar induk, pasar tradisional dan jaringan pasar modern serta Industri.

Asisten Bidang Ekbang Adeham mengingatkan kepada masing-masing pihak agar memahami tugas dan fungsi yang tercantum dalam perjanjian kerjasama tersebut. “Kita harus bersungguh-sungguh untuk menyiapkan pelaksanaannya. Bukan hanya sebatas konsep,” tegasnya.

Tenaga Ahli Gubernur Dr.Ayi Ahadiyat menambahkan, perjanjian kerjasama hendaknya juga membahas skema tentang sistem logistik, antara lain tentang distribusi, pembiayaan, pengiriman, termasuk angkutan. “Sistemnya harus diperjelas seperti permodalan, manajemennya termasuk juga pembagian tugasnya. Selanjutnya dituangkan dalam pasal-pasal yang mengikat,” ujarnya.

Sementara itu, Sunandi Kertawijaya dari Koperasi Tani Kuno menyarankan agar proses pembayaran dalam perjanjian kerjasama ini dengan menggunakan Surat Kredit Badan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau Letter of Credit. Dengan demikian pembayaran dapat lebih terjamin sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu SKBDN juga menyatakan dengan jelas kewajiban pengusaha lokal, jaminan produk dan spesifikasinya.  Mas Alina Arifin

Loading...