Beranda Hukum Pemprov dan Pemkab Lamtim Belum Serius Berdayakan Keluarga Korban Tragedi Talangsari

Pemprov dan Pemkab Lamtim Belum Serius Berdayakan Keluarga Korban Tragedi Talangsari

382
BERBAGI
Jurnalis investigasi asal Amerika Allan Nairn menceritakan pengalamannya melakukan wawancara denga Hendro Priyono.
Jurnalis investigasi asal Amerika Allan Nairn menceritakan pengalamannya melakukan wawancara denga Hendro Priyono.

TERASLAMPUNG.COM — Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan menegaskan perintah Provinsi Lampung dan Pemkab Lamtin belum serius dalam memberdayakan korban dan keluarga korban Talangsari.

“Kalau pemerintah serius banyak yang bisa dikerjakan oleh pemkab dan pemprov untuk memberdayan korban dan keluarga korban Talangsari yang hingga kini belum mendapat listrik serta pendikan yang layak,” ungkapnya dalam Diskusi Publik 30 Tahun Tragedi Talangsari Jumat siang (8/2) di kantor LBH.

Menurutnya dari pengakuan anak korban Talangsari Ujang yang mengatakan hingga kini kampungnya tiang listrik tidak ada serta sulitnya mereka memperoleh pendidikan suatu bukti dimana pemerintah belum hadir.

“Untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya warga Talangsari pemprov dan pemkab bisa mengatasinya, ini juga sebagai bukti ucapan gubernur bahwa Lampung daerah ramah HAM,” tegasnya.

Menanggapi keinginan Direktur LBH itu staf ahli gubernur bidang hukum dan HAM Fahrizal Darminto mengatakan akan melakukan kordinasi dengan Pemkab Lampung Timur untuk persoalan listrik, sekolah dan air bersih di Talangsari.

“Kami merasa prihatin atas pengakuan korban Talangsari dan yang bisa dilakukan oleh pemprov akan fokus dibidang pelayanan publik seperti jalan, sekolah juga trauma healing,” ujarnya.

Sementara itu jurnalis investigasi dari Amerika yang hadir di acara diskusi tersebut Allan Nairn menceritakan hasil wawancaranya dengan Hendro Priyono (Mantan Danrem Garuda Hitam) Lampung.

Menurutnya Hendro siap dibawa ke Pengadilan HAM jika bukti-bukti cukup serta saksi-saksi yang kompeten.

“Saya dua kali wawancara Hendro di rumah mewahnya kawasan dan saya bertanya apakah siap menghadapi sidang pengadilan HAM, dia menjawab bersedia asal bukti-bukti cukup dan saksinya kompeten,” ungkap Allan.

Dia juga mengungkapkan kenapa hingga kini kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak dapat di bawa pengadilan disebabkan presiden takut tentara.

“Sidang itu belum terjadi karena menurut saya jokowi belum berani, sebab menurut saya jokowi takut tentara padahal Hendro siap diadili jika cukup saksi dan bukti-bukti,” ungkapnya.

Dandy Ibrahim

Loading...