Beranda News Pusiban Pemprov Koordinasi dengan Pemkab-Pemkot untuk Minimalkan Tambang Ilegal

Pemprov Koordinasi dengan Pemkab-Pemkot untuk Minimalkan Tambang Ilegal

295
BERBAGI
Rakor tengtang sinkronisasi peminimalan tambang ilegal, di Kantor Pemprov Lampung, Selasa, 28 Februari 2017

TERASLAMPUNG.COM — Pemerintah Provinsi Lampung berupaya meminimalkan pelanggaran – pelanggaran dalam aktivitas pertambangan. Hal itu dilakukan dengan mensinkronkan Peraturan Perizinan dan Pengawasan terintegrasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

“Dengan begitu, diharapkan menjadi solusi dari setiap permasalahan pertambangan di seluruh Provinsi Lampung,” kata Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Lampung Adeham, saat memimpin rapat koordinasi bersama Asisten Bidang Ekbang Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Asisten Ekbang Kantor Gubernur Provinsi Lampung, (28/02/2017).

Adeham mengatakan perusahaan yang tidak memiliki izin maka akan dikenakan pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 Miliar, sebagaimana tercantum pada pasal UU No.4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Adeham Pemerintah Provinsi Lampung akan membuka komunikasi yang seluas – luasnya kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencari penyelesaian terkait permasalahan pertambangan yang dihadapi oleh setiap Kabupaten Kota.

“Pemerintah Provinsi akan merumuskan SOP yang akan mengatur mekanisme pengurusan Perijinan Pertambangan yang melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemkot,” jelas Adeham.

Adeham menegaskan, selain akan merumuskan SOP Pemprov juga akan membentuk Tim Ilegal Mining yang akan mengawasi semua aktivitas pertambangan yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.

“Tim yang akan dibentuk oleh Pemprov akan melibatkan Kabupaten / Kota secara aktif sebagai pihak yang berwenang di daerah masing – masing,” terang Adeham.

Asisten Ekbang Kabupaten Lampung Timur Junaidi Abdul Muin menyampaikan, apresiasinya terhadap kebijakan Pemprov yang memutuskan akan melibatkan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan Aktivitas Pertambangan.

“Pemkab sangat mengapresiasi langkah – langkah yang diambil oleh Pemprov dan siap bersinergi mengatur regulasi penambangan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Abdul Muin.

Kabag Humas dan Protokol Pemprov Lampung, Heriyanyah mengatakan Rakor Forum Asisten Ekbang Pemerintah Provinsi dan seluruh Asisten kabupaten / Kota dihadiri oleh Seluruh Asisten Ekbang 15 Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung.

“Forum Asisten ekbang direncananakan akan diadakan secara rutin. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), bahwa kewenangan perizinan Pertambangan, Energi maupun Kehutanan menjadi urusan Provinsi, bukan lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemrov tetap akan berkoordinasi dengan Kabupten Kota,” tandasnya.

Rls