Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pemprov Lamban Evaluasi RAPBD, “Tahan” ADD Lampung Utara

Pemprov Lamban Evaluasi RAPBD, “Tahan” ADD Lampung Utara

333
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

Kotabumi–‎Lambannya proses evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lampung Utara (Lampura) tahun 2015 yang hingga kini masih dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menimbulkan dampak ‘negatif’ bagi Kabupaten Lampura.

Salah satu dampak nyata dari lambannya proses evaluasi RAPBD oleh Pemprov tersebut ialah ‘tertahannya’ anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Lampura sebesar Rp37,9 Miliar ‘tertahan’ di pemerintah pusat. Sebab, salah satu syarat utama pencairan ADD dimaksud ialah RAPBD yang telah ditetapkan. Sementara untuk menuju proses penetapan, sebuah RAPBD Kabupaten/kota harus terlebih dahulu mendapat evaluasi dari Pemprov.

‎”Salah satu syarat pencairan ADD dari pemerintah pusat selain Surat Keputusan Bupati tentang penetapan pembagian ADD tiap desanya ialah Peraturan Daerah tentang APBD. Sementara, APBD Lampura sendiri masih dievaluasi oleh Pemprov,” kata Kepala Sub Bidang (Kasubid) Keuangan dan Kekayaan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Firmansyah baru – baru ini.

Firmansyah mengatakan, anggaran ADD yang belum dapat dicairkan oleh pemerintah pusat ini merupakan ADD tambahan yang nilainya mencapai Rp37,9 Miliar. Karena awalnya, Lampura hanya mendapat ADD Rp27,6 Miliar yang telah dikirimkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2014 lalu.‎ Lantaran mendapat ADD tambahan ini maka jumlah ADD Lampura dari pemerintah pusat naik menjadi Rp.65,5 Miliar. “Awalnya ADD yang diberikan oleh pusat hanya sebesar Rp27,6 Miliar. Namun pada awal tahun ini ternyata kita mendapat tambahan ADD sebesar Rp.37,9 Miliar sehingga total ADD Lampura dari pusat mencapai Rp65,5 Miliar,” paparnya.

Sebelumnya, Besaran ADD Lampura tahun 2015 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami kenaikan sebesar 110 persen. Semula, pada tahun 2015 Lampura akan mendapatkan dana ADD sebesar Rp 27,6 miliar. Dana itu kemudian bertambah menjadi  Rp65,5 miliar.

Selain bersumber dari APBN, ADD ini juga bersumber dari APBD. Di mana tahun ini, Pemkab menyediakan Rp.17,1 miliar. Alhasil, total ADD Lampura baik dari APBN dan APBD mencapai sekitar ‎Rp.83,4 Miliar. Masing – masing pembagian ADD dari APBN dan APBD ini memiliki cara penghitungan berbeda – beda.

“Kenaikan alokasi ADD ‎Lampura yang sangat signifikan ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya disahkannya APBD Lampura tahun 2105 yang sempat tertunda, peningkatan anggaran dalam APBN Perubahan, dan data profil seluruh Desa Lampura yang lebih dahulu masuk ke pemerintah pusat,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lampura, Basri‎, di kantornya.

Menurut Basri, nantinya ‎setiap desa di Lampura yang berjumlah 232 Desa akan memperoleh besaran ADD sekitar Rp.325  – Rp.425 juta. ‎”ADD ini untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa masing – masing,” katanya‎