Beranda News Pusiban Pemprov Lampung akan Sinkronkan Data Kependudukan dan Kemiskinan

Pemprov Lampung akan Sinkronkan Data Kependudukan dan Kemiskinan

307
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Pemprov Lampung akam melakukan penyelarasan (sinkronisasi) data kependudukan dan kemiskinan tahun 2020 agar kebijakan mengatasi kemiskinan dapat akurat dan tepat sasaran.

“Ke depan kita berharap data kemiskinan saling keterpaduan sehingga kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan dapat diselenggarakan tepat program, tepat sasaran dan tepat hasil yang mewujud dalam kesejahteraan rakyat,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Irwan Sihar Marpaung dalam Rapat Sinkronisasi Data Kependudukan dan Kemiskinan Tahun 2020 di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (5/2/2020).

Sinkronisasi data tersebut, menurut Irwan, dilakukan Pemprov untuk menyusun kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan secara tepat program untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Lampung.

Menurut Irwan, sumber daya pembangunan yang dimiliki daerah Lampung membawa Provinsi Lampung pada peran strategis dalam pembangunan nasional.

“Seperti peran penting Lampung terhadap perekonomian nasional dari sisi suplay antara lain adalah pengekspor terbesar kopi robusta nasional dan Lampung juga penghasil terbesar pangsa produksi tepung tapioka nasional.  Karena itu, sudah sangat tepat visi kita ke depan untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya dengan bertumpu kepada pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan,” katanya.

Menurut Irwan, posisi strategis Lampung baik secara geografi maupun geopolitik merupakan modal pembangunan strategis lainnya.

“Provinsi Lampung menjadi daerah penyangga dan penunjang utama dari sisi sosial, ekonomi dan industri serta politik. Lampung adalah penghubung lintas darat terdepan antara pulau sumatera dan pulau jawa. Segala keunggulan sumberdaya dan modal pembangunan tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia menyebutkan di tengah pemulihan ekonomi global, perekonomian Lampung sepanjang tahun 2019 dapat tumbuh cukup tinggi. “Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung kumulatif hingga Triwulan III-2019 (Trw I-III 2019 terhadap Trw I-III 2018) adalah sebesar 5,33%, lebih tinggi dari capaian regional Sumatera yang mencapai 4,55%, serta lebih tinggi dari capaian Nasional yang mencapai 5,04% pada periode yang sama,” katanya

Kemudian, perekonomian Lampung masih didominasi 3 sektor utama yang pencapaiannya pada Triwulan III-2019 yaitu Pertanian, Kehutanan, Perikanan 29,80%, Industri Pengolahan 20,39% serta Perdagangan dan Reparasi Kendaraan 11,55%.

“Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung sebesar 4,03% lebih rendah dari tahun 2018 yang sebesar 4,06%,” ujarnya.

Irwan mengatakan dalam penanganan pengetentasan kemiskinan, dibutuhkan usaha dan kesungguhan yang keras serta komitmen bersama dari dari seluruh stakeholders. “Baik pusat, provinsi, instansi vertikal dan kabupaten/kota untuk menciptakan dan mengembangkan program program terobosan terpadu untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan rapat ini untuk mencapai keberhasilan pembangunan dilandasi dengan adanya perencanaan dan kebijakan yang baik, efektif dan efisien, yang harus didukung dengan data yang valid dan up to date.

“Keberadaan data yang akurat dan up to date sangat penting karena data merupakan dasar dari perencanaan pembangunan yang terukur, logis dan rasional,” ujarnya.

Irwan berharap melalui Satu Data Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, akan menjadi acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan tata kelola data guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

“Oleh karena itu, pertemuan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan tahap awal untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi data sebagai dasar dalam memformulasi serta menyusun kebijakan pembangunan kedepan,” katanya.

Kegiatan ini sendiri menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Loading...