Pemprov Lampung Batalkan 85 Perda Bermasalah

  • Bagikan
Kantor Gubernur Lampung
Kantor Gubernur Lampung

 

TERASLAMPUNG.COM — Pemerintah Provinsi Lampung membatalkan  85 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.

“Pembatalan itu dilakukan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi,” kata Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Zulfikar, Senin (21/6).

Selain itu, ada acuan lain yang dipakai untuk membatalkan puluhan Perda, yakni  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada 4 Mei 2016 lalu.

BACA JUGA:   Perda Pembangunan Industri Lampung Diapresiasi Kementerian Perindustrian

Menurutnya Zulfikar, selain membatalkan puluhan Perda, Pemprov Lampung juga mengusulkan kepada Menteri  Dalam Negeri untuk melakukan pembatalan terhadap 18  Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan 7  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang materi muatannya mengatur tentang urusan pemerintah absolut.

Zulfikar menambahkan, Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut maka Bupati/Walikota diharapkan segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk mencabut/mengubah/merevisinya dalam waktu tujuh hari setelah Keputusan Gubernur diterima.

“Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi untuk melaksanakan pembatalan Peraturan Daerah tersebut,” kata Zulfikar.

  • Bagikan