Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pemprov Lampung Didesak Gelontorkan Dana Bagi Hasil untuk Pemkab Lampura

Pemprov Lampung Didesak Gelontorkan Dana Bagi Hasil untuk Pemkab Lampura

462
BERBAGI
Imam Syuhada

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Mantan Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara, Imam Syuhada mendesak Pemerintah Provinsi Lampung segera menggelontorkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sangat dinanti oleh Pemkab Lampung Utara (Lampura). DBH ini diprediksi dapat mengatasi konflik berkepanjangan antara Pemkab dengan para kontraktor.

‎”Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung harus segera menggelontorkan DBH itu ke kabupaten – kabupaten. Dengan turunnya dana itu maka konflik berkepanjangan yang terjadi antara Pemkab Lampura dapat segera teratasi,” tutur Imam melalui ponselnya, Jumat (15/12/2017).

Berdasarkan informasi yang beredar, sepanjang tahun ini, Pemerintah Provinsi Lampung belum menggelontorkan sepeser pun DBH kepada Pemkab. Padahal, DBH itu sangat diharapkan untuk mengatasi ‘krisis’ keuangan yang sedang dialami oleh Pemkab pada tahun ini.

‎Menurut Imam, langkah ini harus segera dilakukan oleh Pemprov jika tak ingin melihat Kabupaten Lampura terus terjebak ‘konflik’ berkepanjangan seperti saat ini. Dengan demikian, kegaduhan – kegaduhan yang selama ini terjadi tak akan terdengar lagi.

Jika Pemprov masih tak kunjung mencairkan DBH tersebut maka itu sama saja membiarkan Pemkab Lampura ‘berkelahi’ dengan rakyatnya. Padahal, selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sudah selayaknya Pemprov mengambil langkah bijaksana untuk meredam gejolak di Lampura.

“Tidak ada pembenaran bagi Pemprov untuk menahan – nahan DBH itu kepada Pemkab – Pemkab. Jangan adu masyarakat dengan Pemkab!!” tandasnya.

Mantan aktivis mahasiswa ini juga mengimbau kepada lembaga DPRD Lampura untuk berperan aktif menyelesaikan kegaduhan yang terjadi di Lampura. Salah satu caranya ialah dengan mendesak Pemprov Lampung segera menggelontorkan DBH yang menjadi hak tiap kabupaten.

‎”Saya juga mengimbau kepada para wakil rakyat Lampura untuk mendesak Pemprov Lampung agar DBH dapat segera turun. Tujuannya agar kegaduhan yang terjadi selama ini dapat dihilangkan,” imbau dia.

Desakan sama juga disampaikan oleh Juaini Adami, Ketua DPC Pospera Lampura. Menurutnya, hanya DBH-lah yang dapat mengatasi konflik berkepanjangan antara Pemkab dengan para kontraktor yang tak kenal lelah mengaih hak – haknya.

“Kami juga berharap Pemprov segera mengucurkan DBH itu ke kabupaten. Jika para kontraktor telah menerima haknya, saya rasa tak akan ada aksi – aksi lagi,” harapnya.

Sebelumnya, kepada sejumlah wartawan, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menyampaikan harapannya agar Pemprov Lampung segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten. DBH itu akan dipergunakan untuk memberikan hak – hak para kontraktor yang selama ini belum dapat diberikan.

“Kami mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Lampung, khususnya bapak gubernur untuk dapat merealisasikan DBH ke seluruh kabupaten di Lampung‎,” kata bupati.

Loading...